SuaraBanyuurip.com -Â Kondisi tenaga kerja di Bojonegoro, Jawa Timur, belum berada disituasi yang menguntungkan bagi mereka. Dari penelitian IDFoS bersama dengan Prakarsa, data tahun 2017 angka partisipasi kerja sebesar 70,36%, sedangkan angka pengangguran terbuka sebesar 22.861 jiwa dengan lowongan yang tersedia sebanyak 5.990 atau hanya sebesar 26,20% dari total angka pengangguran terbuka. Sementara jumlah penduduk pencari kerja yang terdaftar sebanyak 3.638 jiwa.Â
Terdapat fenomena menarik di Kabupaten Bojonegoro, jika dihubungkan antara jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Faktanya terdapat surplus lowongan pekerjaan dengan persentase 164,65%. Hal itu disebabkan lowongan kerja tersebut tidak dapat diakses oleh pencari kerja, karena tenaga kerja yang tersedia tidak memenuhi syarat, dimana yang dibutuhkan adalah tenaga kerja berpendidikan minimal S-1 atau memiliki kompetensi tertentu.Â
Dalam penelitian tersebut 40,7% pekerja di Bojonegoro melakukan pekerjaan tanpa adanya kontrak kerja, dan 64% pekerja bekerja dengan menerima upah dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku. Tidak adanya kontrak kerja mengindikasikan pekerja tidak memiliki jaminan atas kepastian bekerja (job security).Â
Sementara, penghasilan di bawah upah minimum mengindikasikan pekerja hidup di bawah nilai kebutuhan yang memenuhi unsur hidup layak (income security). Salah satu faktor penyebab rendahnya upah yang diterima oleh pekerja adalah kondisi pengusaha di Bojonegoro sebagian besar masih berupa Usaha kecil dan mikro. Sedangkan kualitas tenaga kerja di Bojonegoro juga banyak yang belum memiliki kompetensi yang diharapkan dunia usaha.
Di tahun ini, angin segar akan berhembus untuk kondisi ketenagakerjaan Bojonegoro dari progam 100.000 lapangan kerja baru. Dengan dilantiknya Bupati dan wakil Bupati yang baru yaitu Dr. Hj. Anna Mu’awanah dan Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd, diharapkan permasalahan pengangguran, kualitas tenaga kerja dan jaminan pekerja segera mendapatkan solusinya.Â
Harapan yang sangat besar dari Organisasi Masyarakat Sipil terutama IDFoS Indonesia pemimpin yang baru, dan IDFoS Indonesia sebagai salah satu OMS di Bojoneogoro mendukung penuh segala kebijakan yang berdampak positif untuk masyarakat luas di Bojonegoro.(adv)