SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyayangkan sikap operator Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) Pertamina EP Cepu (PEPC) yang mandul dalam memberikan kontribusinya terhadap warga terdampak kekeringan.
“Apalagi desa terdampak kekeringan ini ada di sekitar wilayah operasi PEPC,” kata Sekretaris Komisi B, Lasuri, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (1/10/2018).
Menurut politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kemampuan PEPC sebagai perusahaan besar terbilang lebih dari cukup jika hanya memberikan bantuan air bersih.
“Hal-hal seperti ini, seharusnya bisa di tanggung bersama-sama dengan operator migas, bukan hanya Pemkab saja,” tukas pria ramah ini.
Oleh sebab itu, jika ada musrenbangdes lebih baik operator migas dilibatkan supaya bisa mengcover kegiatan mana yang tidak dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).
Kedepan, pihaknya akan berupaya mencarikan solusi bagi daerah-daerah rawan kekeringan termasuk di sekitar industri migas agar tidak lagi bergantung pada bantuan dropping air bersih.
“Bisa dikerjasamakan dengan operator migas yang ada di Bojonegoro,” tandas Lasuri.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Nadif Ulfia, menyampaikan, di Kecamatan Tambakrejo dan Ngasem atau sekitar proyek Unitisasi Lapangan Gas J-TB hingga kini masih di dropping oleh BPBD.
“Belum ada koordinasi dari PEPC terkait bantuan air bersih untuk Kecamatan Tambakrejo dan Ngasem,” ujar wanita berhijab ini.Â
Terpisah, Public and Government Affair Manager PEPC, Kunadi, saat dikonfirmasi menyampaikan, jika tahun ini tidak ada program air bersih.
“Tahun ini, tidak ada program air bersih,” katanya singkat.(rien)Â