SKK Migas : KKKS Bukan Tuhan

GPF JTB

SuaraBanyuurip.com -  Ririn Wedia

Bojonegoro – Sorotan DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, terhadap kurang pekanya operator Unitisasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB), Pertamina EP Cepu (PEPC) dengan kondisi warga sekitar operasinya yang sedang dilanda krisis air bersih memantik reaksi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Otoritas migas tanah air itu meminta kepada semua pihak tidak menghakimi PEPC atas bencana kekeringan yang menimpa warga. 

“Jangan menjudge. Pada dasarnya itu tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Kepala Bagian Humas SKK Migas, Jabanusa, Doni Ariyanto, kepada suarabanyuurip.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/10/2018). 

Doni, sapaan akrabnya, meminta agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengelola industri migas tidak dijadikan korban setiap bencana yang terjadi di wilayah operasinya.  Pada dasarnya operator migas memiliki berbagai program sesuai anggaran yang disetujui. 

“Terjadinya kekeringan di Bojonegoro, itu bukan kesalahan KKKS. Mereka bukan Tuhan yang tiba-tiba tahu ada kekeringan,” tegas pria yang berkantor di Surabaya ini. 

Baca Juga :   Akhirnya, Bupati Keluarkan IMB Proyek Blok Cepu

Yang pertama seharusnya ditanyakan, menurut dia, apakah Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melakukan koordinasi dengan PEPC terkait adanya kekeringan. Setelah itu, baru bisa mengalokasikan sebagian dana untuk membantu kondisi kekeringan tersebut. 

“Sudah pasti mereka akan menginformasikan dan minta persetujuan SKK Migas untuk alokasi dana tersebut. Jadi ada prosesnya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Lasuri menyayangkan sikap PEPC yang tidak peduli terhadap warga sekitar JTB yang dilanda krisis air bersih. 

“Sebagai perusahaan besar, PEPC mampu melakukan itu. Seharusnya mereka peka dengan kondisi masyarakat sekitar,” tegas politisi PAN itu. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Nadif Ulfia, mengungkapkan, belum ada koordinasi dari PEPC terkait bantuan air bersih bagi warga di Kecamatan Ngasem dan Tambakrejo yang dilanda bencana kekeringan. 

“Belum ada,” sambungnya dikonfirmasi terpisah.(rien)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *