SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro -Â Kondisi pekerja di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sangat memprihatinkan. Karena terdapat beberapa faktor yang kurang memberikan kesejahteraan bagi mereka. Salah satunya upah yang masih dibawah UMK. Hal itu disebutkan oleh Institute Development of Society (IDFoS) Indonesia kepada Suarabanyuurip.com beberapa waktu lalu.
Berdasarkan penelitian oleh lembaga PRAKARSA tahun 2018 ditemukan sebanyak 40,7 persen pekerja di Bojonegoro melakukan pekerjaan tanpa adanya kontrak kerja. Sementara 64 persen pekerja bekerja dengan menerima upah dibawah ketentuan upah minimum kabupaten (UMK).
“Isu kerja tidak layak inilah yang menyisakan masalah sekarang,” kata Direktur IDFoS Bojonegoro, Joko hadi Purnomo, Jumat (19/10/2018).
Selain itu, selesainya pekerjaan Engineering Procurement and Construction (EPC) 1 dan 5, Banyuurip, Blok Cepu, yang menghasilkan ribuan pengangguran ternyata belum semuanya terakomodir oleh pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Sejalan dengan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, pelatihan oleh Pemkab terus mengalami penurunan.
“Bahkan, penurunannya sangat drastis,” imbuh Joko.
Pada tahun 2011 menyebutkan, Pemkab Bojonegoro melatih 11.639 orang, mulai menurun drastis pada 2016 yang hanya 2.807 orang, dan pada tahun 2017 hanya melatih 250 orang.
Karena tidak didesain sebagai sebuah kebijakan ketenagakerjaan yang komprehensif, maka pelatihan itu tidak berdampak secara signifikan terhadap pengurangan tenaga kerja dan terbukanya kewirausahaan baru.
Terpisah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan, untuk menghadapi peningkatan pengangguran pasca selesainya proyek EPC di Lapangan Banyuurip, telah melaksanakan program pelatihan keterampilan sejak tahun 2015.
“Tahun ini, program itu masih berjalan tapi jumlahnya berkurang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Lengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Joko Susanto.
Tahun 2018 ini, pihaknya hanya menganggarkan sebesar Rp60 juta untuk beberapa paket pelatihan. Bahkan, untuk sertifikasi di sektor industri minyak dan gas bumi (Migas) hanya mendapat dari bantuan PPSDM Cepu.
“Sertifikasi migas saja, kita dapat jatah 104 anak dari PPSDM Cepu, kalau dari operator migas tidak ada,” imbuhnya.
Meski sudah membuka program pelatihan selama tiga tahun terakhir, namun Joko mengaku belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal.
“Jumlah pengangguran masih tinggi, tahun ini ada lebih dari 24.000 orang,” kata pria berkacamata minus ini.
Meski sekarang ini telah dimulai proyek di Jambaran-Tiung Biru (J-TB), namun penyerapan tenaga kerja belum maksimal karena J-TB tidak sebesar EPC di Blok Cepu.
“J-TB belum bisa mengakomodir tenaga kerja, karena memang kebutuhannya sedikit,” imbuhnya.
Untuk tahun 2019 mendatang, pihaknya menambah anggaran sebesar Rp250 juta untuk persiapan tenaga terampil. Tidak hanya keterampilan umum, namun juga menyediakan sertifikasi di semua bidang termasuk migas.
“Tahun depan kita tingkatkan lagi,” tandasnya.(rien)Â