SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, tahun 2019 mendatang bakal membebaskan 6,2 hektar lahan warga di Desa Ngloram dan Desa Kapuan, Kecamatan Cepu. Itu untuk mendukung diaktifkannya kembali Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu.
Pembasan itu dibawah tanggung jawab dua Organisasi Perangkat Daerah OPD Blora. Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) mempunyai tanggung jawab lahan seluas 3,1 hektar yang akan digunakan untuk appron dan memperpanjang landasan pacu.
Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Pernataan Ruang (DPUPR) Blora, bertanggung jawab membebaskan lahan seluas 3,1 hektar yang akan dipergunakan akses jalan masuk menuju bandara.
Kepala Dinrumkimhub Blora, Syamsul Arif, menyampaikan, appraisal sekaligus pembebasan lahan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami sudah mengusulkan Rp16 miliar untuk appraisal sekaligus pembebasan lahan,” kata Syamsul Arif, Kamis (22/11/2018).
Dirinya berharap, dalam upaya pembebasan lahan itu tidak ada kendala. Selama data pemilik lahan sinkron dengan data dari Badan Pertanahan Negara atau BPN.
“Kami telah meminta jajaran melakukan pendekatan dengan warga sekitar Bandara Ngloram,” ujarnya.
Saat disinggung apakah ada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dia menyatakan tidak ada.
“Dalam pembebasan ini semua dana dari APBD Blora,” kata dia.
Sementara Kepala Bidang Bina Marga II DPUPR, Teguh Wiyono, mengaku, mengajukan besaran anggaran yang sama untuk pembebasan lahan. “Besaranya sama yaitu Rp16 miliar,” kata Teguh.
Dia menambahkan, sampai saat ini masih menunggu revisi masterplan pembangunan Bandara Ngloram.
“Rencananya kalau revisi sudah selesai, kami akan diundang ke Jakarta,” imbuhnya.
Masterplan itu lah yang akan digunakan sebagai dasar tim appraisal bekerja. Karena kalau tidak ada masterplan, tentu tidak akan bisa menetukan lahan mana yang akan dibebaskan.
“Semoga rencana ini berjalan lancara sesuai harapan,” pungkasnya.(Ams)