Desakan Masyarakat Sipil Indonesia Jelang KTT G20 di Argentina

SuaraBanyuurip.com - Kelompok organisasi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri  Indonesia (indonesia civil society forum on foreign policy -ICFP) menyampaikan beberapa desakan secara spesifik kepada Pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam the group of twenty atau G-20.  

Desakan masyarakat sipil tersebut antara lain berkaitan dengan komitmen dan kerja sama negara-negara G20 dalam mengatasi ketimpangan, penyehatan finansial dan reformasi perpajakan, pencegahan korupsi dan penghindaran pajak, serta komitmen transisi energi dan penanganan perubahan iklim. 

Manager Program Publish What You Pay Indonesia, Meliana Lumbantoruan, mendesak agar negara-negara G20 serius dalam menindak dan mencegah praktik aliran uang ilegal yang berasal dari praktik penghindaran dan pengemplangan pajak, pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya dengan membentuk mekanisme pengawasan yang tepat.  Terutama bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam dan cadangan yang kaya sebagai sumber perekonomian dan pembangunan.

Indonesia juga perlu mendorong percepatan implementasi  Automatic Exchange of Information (AEoI) agar dapat berjalan secara baik dan efektif. Apalagi kerangka pelaksanaan AEoI di level nasional sudah masuk dalam strategi nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang baru baru ini ditetapkan. 

Melina menegaskan, Presiden Jokowi harus mendesak negara-negara G20 yang belum memiliki komitmen dan regulasi mengenai pembukaan beneficial ownership (BO) agar segera mensahkan, dan bagi negara-negara yang sudah memiliki peraturan soal BO agar segera menyusun strategi implementasi Bersama untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan tidak lagi mengambil keuntungan dari tertutupnya data BO, sehingga praktek-praktek pencucian uang, pendanaan teorisme, penghindaran pajak dan korupsi dapat dicegah secara massif. 

Indonesia dan negara-negara G20 juga harus mendesak dan mengawal perusahaan multinasional terkait implementasi transparansi keuangan dan country-by-country reporting yangdapat diakses antar negara, termasuk kerja sama dalam penanganan BEPS (Base Erosion Profit Shifting) untuk meningkatkan penerimaan negara. 

“Bagaimanapun, pembiayaan pembangunan dan penanggulangan ketimpangan sangat ditentukan oleh bagaimana penanganan fiskal di masing-masing negara anggota yang juga membutuhkan kerja sama global,” tandas Meliana melalui siaran persnya yang dikirim kepada suarabanyuurip.com, Kamis (29/11/2018).

Hamong Santono, Senior Officer- INFID, meminta pemerintah menjadikan pertemuan G20 sebagai arena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama yang tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintahan Indonesia sendiri seperti masalah ketimpangan. Masalah ketimpangan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses terhadap kerja yang layak, karena salah satu cara seseorang keluar dari kemiskinannya adalah lewat kerja yang layak. 

Menurut Hamong, semakin sulitnya akses kerja, ditambah dengan adanya revolusi industri yang menggantikan tenaga kerja dengan robotik akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk itu pemerintah harus mendorong pembiayaan pembangunan bersama oleh negara-negara G20 kepada negara berkembang untuk memberikan peningkatkan kualitas tenaga kerja melalui reskillingdan up-skillingsebagai bagian dari penciptaan kerja layak yang menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan ini.  

“Sebagai forum yang dinilai sangat penting dan diharapkan memberikan dampak besar bagi Negara Indonesia maka seharusnya pemerintah mempersiapkan pertemuan G20 ini dengan lebih inklusif yang melibatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil secara luas,” saran Hamong.

Sementara itu, prakarsa mendesak agar Presiden Jokowi segera mereformasi sistem perpajakan Indonesia agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Sosial. Insentif pajak pada kelompok kaya dan korporasi bagaikan dua sisi mata pedang. Dukungan insentif pajak yang mendorong pada peningkatan investasi dinilai terlalu berlebihan yang pada akhirnya justru mencederai keadilan dalam perpajakan. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga perlu serius menangani aliran dana haram (illicit financial flows) keluar Indonesia yang menyebabkan kapabilitas fiskal Indonesia yang terbatas. Berbagai komoditas terutama yang berasal dari sumber daya alam yang menjadi pintu masuk aliran dana haram perlu segera dibenahi. Jika tidak eksploitasi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan kerusakan tapi juga deplesi tanpa memberikan keuntungan ekonomi. 

Pemerintah juga perlu memanfaatkan peluang pendanaan yang berkelanjutan dan mandiri salah satunya dari mengejar piutang pajak dari wajib pajak yang jumlahnya mencapai 54 triliun rupiah sehingga dapat membantu pendanaan pemerintah yang berkelanjutan. 

“Presiden Jokowi harus memanfaatkan forum G20 untuk menindaklanjuti UU AEOI secara massif dan konkrit, kerja sama antar anggota G20 untuk penanganan illicit financial flows, perbaikan tata kelola pajak, sharing knowledge sistem dan kapasitas otoritas pajak dan lain-lainnya,” pungkasnya.

Negara-negara yang tergabung dalam G-20 yang merupakan kontributor hampir 90% PDB dunia, 80% total perdagangan dunia serta dua per tiga penduduk dunia ini, akan kembali mengadakan pertemuan  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini yang diselenggarakan pada tanggal 30 November hingga 1 Desember 2018 di Argentina. 

Presidensi Argentina setidaknya membawa tiga isu utama, yakni isu infrastruktur, masa depan kerja di arena digital (future of work) serta isu ketahanan pangan.  Selain ketiga isu tersebut, isu lain seperti kerjasama perpajakan dan keuangan global, perdagangan, ketimpangan dan pembangunan berkelanjutan, transisi energi, perempuan, perubahan iklim, anti-korupsi dan beberapa isu lainnya yang telah menjadi work stream di G20 tetap menjadi pembahasan pada putaran-putaran menjelang KTT Argentina akhir pekan ini.(rilis PWYP)