SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Ketua DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kushariyanto, kunjungi Kabupeten Blroa, Jawa Tengah, Rabu (12/12/2018). Kunjungan ini untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama Wiranegoro, tentang pembangunan wilayah perbatasan yang bulan lalu dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, Blora dan Ngawi.
Sigit Kushariyanto diterima Bupati Blora, Djoko Nugroho didampingi Ketua DPRD Kabupaten Blora, Bambang Susilo.
Sigit menyampaikan, kesepakatan Wiranegoro yang diteken oleh ketiga Bupati bulan lalu mendapatkan apresiasi bagus dari masyarakat Bojonegoro yang berada di daerah perbatasan Blora dan Ngawi.
“Kami selaku wakil rakyat ingin menindaklanjutinya, salah satunya untuk mematangkan rencana pembangunan jembatan antara Ngraho ke Kradenan,†ucap Sigit.
Dia menjelaskan, dalam APBD Bojonegoto tahun 2019 mendatang, telah dianggarkan Rp15 miliar untuk pengadaan tanah.
“Tidak hanya untuk jembatan, namun juga akses jalan dari Ngraho menuju lokasi jembatan yang ada di Desa Luwihaji,†kata dia.
Jika jembatan nanti selesai dibangun, dia berharap, akan lahir pusat ekonomi baru di Bojonegoro bagian barat dan Blora bagian selatan. Sehingga secara perlahan ekonomi kedua daerah semakin meningkat.
Menurutnya, jalan dari Kecamatan Padangan hingga Ngawi statusnya jalan nasional. Waktu tempuh hingga ke jalan Tol Ngawi hanya perlu waktu 40 menit. Sehingga Pemkab Bojonegoro ingin wilayah barat bisa menjadi pusat ekonomi baru.
“Terlebih nanti ada jembatan yang menghubungkan ke Blora bagian selatan,” tegasnya.
Pihaknya telah mempersiapkan anggaran dari APBD Bojonegoro untuk pembangunan fisik jembatan sebagai wujud dukungan pembangunan. Akan tetapi, masih menunggu kepastian bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, beberapa waktu lalu Mensesneg Pratikno berjanji akan mengawal proyek pembangunan perbatasan dua kabupaten ini  sampai ke Kementerian PUPR.
 “APBD kami untuk tahun anggaran 2019 nanti sudah ditetapkan sebesar Rp 4,7 triliun. Rp 1,3 triliun diantaranya berasal dari DBH Migas Blok Cepu. DBH itu akan kami pergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan,†ujarnya.
Sementara Bupati Blora, Djoko Nugroho, menyampaikan pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa dilakukan sendiri. Melainkan harus dikerja samakan dengan daerah lain. Seperti halnya jembatan antara Kradenan menuju Ngraho.
Selama ini warga Kradenan, Randublatung, Kedungtuban, Doplang dan sekitarnya yang harus memutar ke Cepu untuk menuju Ngraho dan Ngawi akan lebih dekat jika jembatan benar-benar terwujud.
Oleh karena itu, pihaknya telah meminta DPUPR Blora bisa menganggarkan pembebasan lahannya di perubahan 2019.
“Hubungan Blora dan Bojonegoro saat ini sedang mesra-mesranya. Sehingga hubungan ini harus bisa memberikan manfaat untuk warga yang tinggal di perbatasan,†kata bupati.
Menurut bupati, ada tiga proyek yang membutuhkan perhatian besar di Kabupaten Blora, yakni pembangunan jembatan Bengawan Solo penghubung Kradenan-Ngraho, pembangunan jalan tembus Randublatung-Getas menuju Ngawi, dan pembebasan lahan Bandara Ngloram.
“Kami siap untuk bersama-sama dengan Pemkab Bojonegoro sowan ke Jakarta bertemu dengan Mensesneg dan Kementerian PU. Ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan konektivitas wilayah antar daerah,†lanjut Bupati.
Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya, menambahkan, pada tahun 2019 nanti pihaknya akan menyusun dokumen rancangan teknik terinci atau DED (detail engineering design).
“Rencana fisik jembatan butuh anggaran sekitar Rp 80-90 miliar. Kalau bisa nanti pengerjaannya dilakukan oleh rekanan nasional yang memang terbukti kualitas dan pengalamannya dalam membangun jembatan besar,†ujarnya singkat. (ams)
Caption:Â