SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Budi Irawanto, menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 untuk kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Penghargaan APE diberikan kepada sembilan kementerian atau lembaga, 22 pemerintah provinsi dan 159 pemerintah kabupaten atau kota. Terdiri dalam empat kategori, yakni kategori Pratama, diberikan kepada dua provinsi, dan 44 kabapaten atau kota.
Kategori Madya, diberikan kepada satu kementerian atau lembaga, delapan Provinsi, dan 75 kabupaten atau kota. Untuk kategori Utama diberikan kepada satu kementerian, delapan provinsi, dan 36 kabupaten atau kota.
Sedangkan kategori tertinggi Mentor, diberikan kepada enam kementerian atau lembaga, empat provinsi dan empat kabupaten atau kota.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise dalam sambutannya menyampaikan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan peran kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Pemerintah melalui Kementerian PPPA telah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender,” ucap Menteri Yohana Yembise melalui pers rilis yang dikirimkan Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro kepada Suarabanyuurip.com.Â
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan keluarga Berencana (P3AKB) Bojonegoro, Adie Witjaksono, menyampaikan, tahun ini Kabupaten Bojonegoro mendapatkan predikat Madya, sama dengan predikat yang diterima tahun sebelumnya.Â
“Ada kabupaten atau kota yang naik atau turun peringkatnya, bahkan ada yang semula mendapat penghargaan, tahun ini hilang atau tidak mendapatkan penghargaan,” ujarnya. Â
Menurut Adie, penghargaan yang diterima Kabupaten Bojonegoro tersebut sebagai wujud implementasi dari kebijakan Pemkab Bojonegoro, terhadap Pengarusutamaan Gender.Â
“Di Bojonegoro, semua anggaran di masing-masing OPD, dianalisa responsif gender dan semua kegiatan diformulasikan berbasis responsif gender,†tambahnya.Â
Pada tahun 2019 mendatang, pihaknya berharap di Kabupaten Bojonegoro segera ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perda tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
“Itu harapan kita. Karena di Bojonegoro belum ada perda tentang pengarusutamaan gender dan perda tentang pengarusutamaan hak anak,†tandas mantan Kepala Dinas Tenaga kerja dan sosial ini.(rien)