Dewan Riset Daerah Diminta Tanggulangi Kemiskinan Blora

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora – Bupati Blora, Jawa Tengah, Djoko Nugroho, meminta Dewan Riset Daerah (DRD) ikut berperan dalam upaya menganggulangi kemiskinan di wilyahnya.

Kokok sapaan akrabnya, Bupati Blora, mengapresiasi pembentukan DRD. Diharapkan DRD bisa gerak cepat melakukan kajian, penelitian dan riset terhadap potensi Kabupaten Blora yang  bisa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pembentukan DRD ke 20 di Jawa Tengah, sama halnya peringkat kondisi kemiskinan Blora. Untuk itu saya ingin DRD bisa berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” tegas bupati usai mengukuhkan DRD Blora di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Jumat (28/12/2018).

Bupati dua periode itu memberikan contoh tentang pengelolaan hasil hutan Jati di Kabupaten Blora yang hasilnya sangat minim untuk daerah. Banyak perajin ukiran, gembol, dan furniture Blora yang justru membeli kayu dari Wonogiri dan Gunungkidul. Sebab, harga bahan baku yang dilepas Perhutani di sini sangat mahal.

Kokok kemudian menyarankan kepada DRD melakukan kajian tentang kayu Jati, bagaimana caranya agar perajin kayu kita bisa lebih mudah memperoleh bahan kayu glondongannya dari daerahnya sendiri.

“Mosok Blora kondang Jatine, nanging perajine malah tuku bahan baku daerah liya,” ujarnya.

Selain masalah kayu, bupati ingin potensi tanaman kelor di Kecamatan Kunduran, tepatnya Desa Ngawenombo dan sekitarnya ikut menjadi bahan kajian serta riset DRD. Karena sudah banyak tamu dari luar daerah bahkan luar negeri yang datang ke Blora hanya untuk belajar kelor.

Menurutnya, kebun kelor hanya ada di Blora dan NTT. Ketika di Blora berhasil diolah dan dilirik banyak investor, maka perlu segera melakukan pengembangan agar masyarakat bisa ikut menikmati potensi ekonominya.

“Coba DRD melakukan kajian dua ini dulu, jati dan kelor. Jika berhasil pasti bisa turut serta menekan kemiskinan,” pesannya. 

Sementara itu Ketua Dewan Riset Nasional (DRN), Bambang Setiadi menyampaikan agar seluruh pengurus aktif membahas potensi strategis yang bisa membangkitkan ekonomi daerah, untuk difokuskan menekan kemiskinan.

“Kuncinya adalah inovasi. DRD harus bisa melakukan inovasi terhadap potensi yang dimiliki daerahnya,” kata dia. 

Menurutnya DRD dapat dikatakan berhasil melakukan inovasi jika terdapat invensi dan komersialisasi.

“Percuma jika menghasilkan inovasi baru tapi tidak dapat dijual, itu namanya prakarya seperti karya adik-adik SD,” tuturnya.

Dicontohkan,  jika Blora akan mengkaji kelor maka harus siap melakukan perluasan budidaya kelor secara besar-besaran. Ketika sudah diketahui pasar internasional meliriknya.

“Buka lahan jangan 2-5 hektar saja, namun hingga 10 hektar atau lebih. Kelor itu bagus untuk kesehatan, saya pun mengonsumsinya. Jika terkelola dengan baik, maka akan banyak tenaga yang terserap di sektor ini dan berujung pada pembukaan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi,” kata dia menjelaskan. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, Reni Miharti menambahkan, DRD Blora yang dikukuhkan beranggotakan sebanyak 24 orang dari kalangan akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya. Diketuai oleh Djati Walujastono.

“Dari 35 Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah, DRD Kabupaten Blora ini merupakan bentukan yang ke-20,” kata dia. 

Pembentukan DRD itu telah diatur dalam perundang-undangan dan mewajibkan setiap daerah untuk membentuknya. Tujuannya membantu pemerintah dalam melakukan penelitian dan riset yang bisa menjadi dasar pembangunan daerah sesuai potensi yang dimiliki.  (ams)