SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban-Â Di awal tahun 2019 Wakil Bupati Tuban, Jawa Timur, Noor Nahar Hussein, langsung mengunjungi Markas Komando (Mako) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Tuban. Politisi asal Kecamatan Rengel tersebut menilai anggaran dan alat BPBD belum tangguh menghadapi bencana di Bumi Wali.
“Tuban masuk kategori rawan bencana. Skala nasional juga masih dilanda bencana alam,” ujar Wabup Noor Nahar, kepada suarabanyuurip.com, selepas kunjungannya, Kamis (3/1/2019).
Tujuan kedatangan Wabup dua periode untuk memastikan kesiapan BPBD. Sekaligus mengecek peralatan apakah sudah memadai apa belum. Ternyata kekurangannya masih banyak sekali.
Damkar yang dimiliki BPBD totalnya delapan unit, tapi hanya beroperasi lima unit. Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan anggaran untuk memperkuat fasilitas penanganan bencana.
“Gudang BPBD juga belum punya,” imbuh Noor Nahar.
Belum adanya gudang karena limitnya APBD. Jika di tahun 2020 BNPBÂ belum ada bantuan, maka akan dianggarkan di APBD Tuban. Padahal keberadaan gudang ini penting untuk menampung logistik.
Sewaktu-waktu ada bencana, otomatis bantuan juga harus siap. Karena itu yang diminta oleh warga terdampak bencana. BPBD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdepan di dalam menanggulangi bencana, sekaligus sebagai pelayan warga yang membutuhkan.
“Mengingat saat ini masih dalam bulan dengan resiko bencana tinggi,” beber pria berkacamata bening.
Selama ini BPBD akan mengajukan surat ke Bupati Tuban, jika masuk di masa darurat bencana misalnya banjir. Surat tersebut salah satu fungsinya untuk menyerap anggaran, sehingga penanganan bencana lebih cepat.
Di tegaskan kalau tidak ada SK darurat bencana lama penanganannnya. Sesuai prediksi puncak musim penghujan di Tuban ada di akhir Januari dan pertengahan Februari 2019.
Di singgung soal tambahan anggaran kebencanaan di tahun 2019, Wabup menyatakan keinginannya. Dana tersebut harus mampu menyelamatkan warga. Minimal membantu meringankan, karena kalau terlambat dana itu sudah tidak tepat sasaran.
BPBD juga diminta bersinergi dengan perusahaan di wilayahnya. Utamanya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa membantu menangani kebencanaan. Misal mobil Ambulance maupun Damkar.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban, Joko Ludiono, siap menjalankan instruksi dari Wabup Noor Nahar. Begitupula diharapkan anggaran kebencanaan dapat segera ditambah.
“Semoga bisa terealisasi penambahan dana kebencanaan,” sambung mantan Camat Widang. (Aim)