SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Amburadulnya pengurusan administrasi kependudukan di mal pelayanan publik Bojonegoro, Jawa Timur, mengundang perhatian DPD Partai Nasdem. Partai yang diketuai Surya Paloh itu menyarankan agar pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dilimpahkan ke masing-masing kecamatan.Â
“Pencetakannya bisa di setiap kecamatan. Ini akan memudahkan masyarakat. Mereka juga bisa menghemat biaya,” kata Ketua DPD Nasdem Bojonegoro, Alkham M Ubey kepada suarabanyuurip.com, Kamis (7/2/2019).Â
Sedangkan untuk pengurusan kartu keluarga (KK) dan Akte kelahiran, lanjut Alkham, sapaan akrabnya, tetap harus dicetak di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk).Â
“Tujuanya untuk mengurai benang kusut pengurusan administrasi kependudukan,” tegas pria yang maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPRD Bojonegoro dari daerah pemilihan (Dapil) V itu.
Menurutnya, Discapilduk tidak mampu memberikan pelayanan maksimal setiap harinya. Sehingga pelayanan harus dipecah ke tingkat kecamatan. Namun resikonya pemkab harus mengadakan peralatan cetak dan rekam di setiap kecamatan. Termasuk jaringan internetnya.
“Oleh karena itu dalam P-APBD anggaran pengadaan alat itu harys sudah masuk, kalau mau peristiwa desak-deskan di Discapilduk tidak terjdi lagi,” tandas mantan wartawan stasiun televisi swasta itu.
Pihaknya berharap pemkab segera bertindak agar tidak lagi terjadi antrean dan desak-desakan dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan oleh Discapilduk di mal pelayanan publik di Jalan Veteran beberapa hari ini.
“Suasana seperti itu nekelahkan, dan menyiksa. Hasilnya pun tidak maksimal,” ucapnya.Â
Akibat lainnya, tambah Alkham, bisa dimnfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak brtanggubgjawab.
“Itu bisa memunculkan calo-calo dan pungli jika tidak segera di atasi,” pungkasnya.
Menanggapi saran tersebut, Plt Kepala Dinas Capilduk Bojonegoro, M Chosim mengaku akan membahasnya lebih dulu. Sebab membludaknya pengurusan administrasi kependudukan baru terjadi kemarin.
“Itu perlu pembahasan. Karena menyangkut kesiapan peralatan, dan SDM di kecamatan,” ujarnya. (rien)