SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Pemkab Blora, Jawa Tengah, menargetkan penurunan angka kemiskinan di bawah angka 10 persen. Desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan akan digarap lebih serius.
Saat ini Blora berada di zona merah kemiskinan dengan peringkat 23 dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Tingkat kemiskinannya lebih besar dari rata-rata Jawa Tengah 11,32 persen dan rata-rata Nasional 9,82 persen.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Blora, jumlah penduduk miskin Blora pada tahun 2018 berkurang 9000 orang lebih menjadi 102,5 ribu orang (11,90 persen) dibanding kondisi tahun 2017 yang mencapai 111,9 ribu orang (13,04 persen).
“Sesuai instruksi bapak bupati kemiskinan harus turun di bawah 10 persen sampai akhir masa jabatannya,” kata Kepala Badan Perncanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, Syamsul Arif dikonfirmasi melalui Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Mahbub Djunaidi, Senin (18/2/2019).
Dijelaskan, ada beberapa rencana aksi untuk mengurangi kemiskinan. Yakni desa-desa miskin akan digerojok program sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Khususnya, desa miskin yang masuk prioritas 1 dan prioritas 2 karena tingkat kesejahteraan warganya masih rendah,” ucap Mahbub.
Selain itu, kata dia, bupati juga meminta kepada OPD untuk menjadi orang tua asuh penduduk miskin yang ada di sekitarnya. Caranya, lima orang setiap OPD dilatih usaha dan diberi modal usaha.
“Harapannya, apabila ada 30 OPD yang menjadi Orang Tua asuh, maka akan ada 150 keluarga yang bisa mandiri,” tuturnya.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Blora juga akan melatih 120 orang di 12 desa miskin prioritas. Setelah dilatih mereka juga akan diberi modal usaha oleh Baznas.Â
Kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dan lembaga lain juga akan dipusatkan di 46 desa miskin.
“Tahun 2019 ini ada 12 desa prioritas yang mendapat intervensi luar biasa dari Bupati Blora,” katanya.
Pihak kecamatan dan desa juga diminta ikut turut serta mengupdate data kemiskinan. Masyarakat yang tidak layak mendapat bantuan dan masyarakat yang mestinya layak mendapat tetapi tidak mendapat bantuan harus disepakati melalui musyawarah desa.
“Paling tidak data basis data terpadu dari Dinas Sosial dimusdeskan. Hasilnya diserahkan kepada bupati, nanti Pemkab yang akan konsultasikan ke kementerian,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen Zubair, memberikan target perbaikan data kemiskinan tuntas pada akhir Februari 2019.
“Kami datang ke Blora ini untuk menjalin sinergitas, merumuskan bersama langkah yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan,” ujar wagub saat berkunjung di Blora beberapa waktu lalu.(ams)