Bupati Bojonegoro Serahkan 363 Sertifikat Program PTSL

SuaraBanyuurip.com - Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi tempat penyerahan sertifikat program pendaftaran tanah sistimatis lengkap (PTSL). Penyerahan dilaksanakan di balai desa setempat oleh Bupati Anna Muawanah, Jumat (22/2/2019).

Jajaran forum pimpinan daerah  (Forpimda) Bojonegoro, badan pertanahan nasional (BPN), Asosiasi Perbankan dan masyarakat sekitar hadir dalam kegiatan tersebut. 

 Kepala Desa Ngraho Samat mengaku senang desanya dijadikan lokasi penyerahan sertifikar program PTSL. 

“Kami merasa bangga karena terpilih menjadi tempat untuk penyerahan sertifikat tanah PTSL. Apa yang telah dicita-citakan warga untuk bisa memiliki sertifikat tanah akhirnya bisa terwujud,” ujarnya. 

 Kepala BPN Bojonegoro, Lampri menyampaikan jumlah penerima sertifikat di Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu, ada 363 penerima. Dipilihnya Desa Jumput ini, kata dia, atas pilihan Bupati Anna Muawanah, karena desa tersebut paling cepat menyelesaikan administrasi.  

“Sehingga Desa Jumput bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ucap Lampri. 

Selain Desa Jumput, lanjut Lampri, di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, terdapat 2.273 bidang tanah yang dibagi menjadi 4 cluster. Cluster 1 sebanyak 855 bidang tanah, cluster 2 nihil, cluster 3 ada 368 bidang, Cluster 4  sejumlah 1050 bidang.  

Dijelaskan, kluster yang dimaksud dalam PTSL ini yaitu klaster lertama adalah tanah dengan status dalam pendaftaran sertipikat. Klaster kedua yaitu klasifikasi daerah yang status tanahnya masuk dalam daftar isian, seperti kategori tanah sengketa. Klaster ketiga merupakan tanah dengan status subjek dan objeknya belum jelas. Klaster keempat adalah tanah bidang yang telah bersertipikat.

“Di Kecamatan bubulan ada 5 desa dan semuanya sudah terpetakan,” tegasnya.  

Bupati Anna Muawanah mengaku bangga karena Bojonegoro terpilih menjadi yang terbesar dalam target pengurusan sertifikat tanah program PTSL. Tahun 2018, Bojonegoro mendapatkan target 80.000 dan itu sudah terselesaikan dengan baik.  

“Diharapkan tahun 2022 atau 2023 sudah selesai semua,” ujarnya. 

Ditambahkan, PTSL ini merupakan program yang sangat luar biasa karena memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah.(rilis humas)