SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, kini mendapat sorotan keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Tengah. Salah satunya terkait perjalanan dinas jajaran Pemkab Blora, beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Bali. Sebab, perjalanan dinas itu dinilai menghamburkan anggaran.
Rombongan yang terdiri dari 61 pejabat, mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektorat Kabupaten, Dinas, Direktur RSUD, serta 16 Camat se- Blora, bakal melakukan rapat koordinasi di hotel mewah Aneka Lovina Villas & Spa, Jalan Kalibukbuk Lovina Beach Kabupaten Buleleng, Bali.
“Saya mengindikasikan apa yang dilakukan jajaran Pemkab Blora ke Bali itu adalah penghamburan anggaran,†kata Koordinator MAKI Jawa Tengah, Ari Prayudhanto, kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (1/3/2019).
Anggapan penghamburan anggaran itu didasari karena Rakor bersamaan dengan resepsi pernikahan anggota keluarga Kejari Blora, Made Sudiatmika, di kompleks yang sama yakni Banyualit Spa ‘n Resort Lovina Bali, jalan Laviana Kalibukbuk Lovina, Buleleng Bali. Para pejabat ini juga diundang menghadiri resepsi tersebut, pada (2/3/2019).
Untuk diketahui, rakor digelar pukul 13.00 WITA, sedangkan resepsi pernikahan akan berlangsung mulai pukul 18.30 WITA.
Aktivis Anti Korupsi ini, menambahkan, Rakor di hotel mewah itu patut dipertanyakan. Berapa besaran anggaran yang dikeluarkan?. Lalu hasilnya apa?. Kegiatan tersebut seharusnya berbasis pada pengelolaan keuangan negara yang menganut asas efektif dan efisien. Selain dinilai tidak efektif dan efisien, tentunya kegiatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
“Kalau dilihat dari asas efektif dan efisien saya rasa ini tidak efisien dan efektif. Kenapa harus di Bali ya? Lagipula ini terlalu menghamburkan anggaran. Perlu di ingat ya, kegiatan itu tentu hasilnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat Blora,” kata pria berjenggot ini.
Sementara, Sekda Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menyampaikan, bahwa kepergian jajaran Pemkab Blora ke Bali sudah diagendakan cukup lama. Disamping itu, bukan hanya rakor saja yang akan dilakukan jajaranya. Tapi juga studi banding dengan Pemkab Buleleng-Bali terkait pembangunan daerah sampai pengelolaan keuangan.
Komang mengungkapkan, bahwa agenda sebelumnya seharusnya di Pemkab Banyuwangi untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama. “Kerja sama Teknologi Informasi antara Pemkab Blora dengan Banyuwangi,” ujarnya.
Karena, pada Jum’at ini Bupati Banyuwangi tidak bisa hadir, pihaknya memutuskan untuk menyebeberang ke Bali. “Karena lokasinya berdekatan, diputusnkan untuk ke Bali,” tandasnya.
Saat disinggung terkait undangan pernikahan dari Kejari, dia mengaku itu hanya kebetulan. “Ya, itu kan hanya kebetulan saja,” ucap komang. (Ams)