SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Rapat koordinasi atau rakor ke Bali yang dilakukan rombongan Pemkab Blora, Jawa Tengah, tidak semuanya dibiayai APBD. Camat di wilayah setempat yang mengikuti rakor harus merogoh kocek sendiri untuk membayar penginapan.
Pengakuan tersebut disampaikan Camat Kedungtuban, Dasiran. Biaya yang dibiayai APBD hanya perjalanan dinas.
“Karena ada surat resmi,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Minggu (3/3/2019).
Sedangkan biaya hotel untuk menginap selama rakor di Bali tidak dianggarkan oleh Kantor Kecamatan di APBD. Sehingga harus menggunakan uang pribadi.
“Kalau kantor tidak menganggarkan biaya hotel,” ucapnya.
Senada disampaikan Camat Cepu, Joko Sulistyono. Dia menyatakan jika biaya hotel menggunakan uang pribadi.
“Pakai uang sendiri,” kata Joko dikonfirmasi suarabanyuurip.com, Sabtu (2/3/2019), masih berdada di Bali.
Selain 16 camat, rakor ke Bali diikuti 61 pejabat. Mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektorat Kabupaten, Dinas, Direktur RSUD. Mereka melakukan rapat koordinasi di Hotel Aneka Lovina Villas & Spa, Jalan Kalibukbuk Lovina Beach Kabupaten Buleleng, Bali.
Rakor ini mendapat sorotan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena dinilai menghambur-hamburkan anggaran. Sebab perjalanan dinas setiap pejabat menggunakan APBD.
Rakor tersebut bersamaan dengan resepsi pernikahan anggota keluarga Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, Made Sudiatmika, di kompleks yang sama yakni Banyualit Spa ‘n Resort Lovina Bali, jalan Laviana Kalibukbuk Lovina, Buleleng Bali. Para pejabat ini juga diundang menghadiri resepsi tersebut, pada Sabtu (2/3/2019).(ams)