SuaraBanyuurip.com -Â Indonesia sedang mengalami era disrupsi energi. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air mencapai 1,4 juta barel per hari (bph) dengan produksi minyak mentah hanya sekitar 800 ribu bph,.
“Maka kita mengimpor 600 ribu barel minyak per hari untuk mencukupi kebutuhan,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di depan civitas akademika dari berbagai daerah di Indonesia, di Padang, Kamis (14/3/2019), seperti dilansair laman resmi Kementerian ESDM.
Menurut dia, Indonesia menjadi negara importir BBM sejak 2003-2004. Sehingga ketahanan energi akan sulit tercapai.
“Jika sebagian besar energi berasal dari impor, ya sulit,” tegas Arcandra.
Kementerian ESDM, lanjut dia, sudah berusaha melakukan disrupsi bidang energi dengan memulai eksplorasi mencari minyak dan gas bumi. Sekalipun merupakan usaha jangka panjang. Minyak atau gas mengalir, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun.
“We have to disrupt ourselves. Apa yang kita disrupt, untuk jangka panjang kita harus memulai dengan eksplorasi mencari oil dan gas, sayangnya eksplorasi ini membutuhkan waktu 6-10 tahun. Kalau kita mengeksplor dan ketemu tahun ke-10 maka dibutuhkan 5-10 tahun lagi untuk bisa oil atau gas nya mengalir,” imbuh Arcandra.
Langkah lain yang dilakukan adalah disrupsi dalam hal kebijakan. Seperti pada tahun 2017 lalu, Kementerian ESDM mengubah sistem fiskal yang lebih atraktif kepada para investor dalam penawaran blok-blok migas, dari yang sebelumnya cost recovery diubah menjadi gross split.
Perubahan tersebut membawa dampak positif pada iklim investasi migas di Indonesia. Para investor menyambut baik sehingga blok migas yang ditawarkan pada tahun 2017 laku 5 blok dan 2018 laku 9 blok.
Sedangkan penawaran blok migas tahun 2015 dan 2016 tidak ada yang laku karena menggunakan cost recovery.Â
“Kita berani mendisrupt diri kita merubah paradigma kita, changing our fiscal regime menjadi gross split. Dengan gross split laku 5 blok di 2017 dan 2018 laku 9. Ini disruption yg kita lakukan di kementerian dalam hal policy,” pungkasnya.(red)