SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro, bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, untuk menekan konflik sosial di masyarakat jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.
“Kita siapkan rencana aksi untuk menjadikan Bojonegoro aman dan kondusif,” kata Kabag Ops Polres Bojonegoro, Kompol Teguh Santoso, saat rapat koordinasi (Rakor) tim terpadu penanganan konflik sosial di Balai Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kamis (4/4/2019).
Ada empat hal yang menjadi pemantik adanya konflik sosial di masyarakat. Diantaranya demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian kelompok mengatasnamakan dirinya sebagai kontraktor lokal di lokasi objek vital nasional (Obvitnas).
“Salah satunya di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, ini sering ada demo minta pekerjaan dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Meskipun informasi yang masuk sudah banyak kontraktor lokal yang terlibat di industri migas, namun kenyataannya masih ada tuntutan-tuntutan yang disampaikan.
“Ini yang harus diantisipasi supaya tidak melebar dan menjadi konflik berkepanjangan,” tegas pria ramah.
Hal lain yang memantik konflik adalah adanya perbedaan pendapat antara pendukung pasangan calon presiden terlebih di media sosial. Kemudian, adanya selisih paham antar perguruan silat yang memicu pertengkaran bahkan perkelahian.
“Meski demikian, dengan adanya Bojonegoro Kampung Pesilat, hal itu bisa diminimalisir,” lanjutnya.
Faktor terakhir adalah adanya perasaan sensitif dari masyarakat yang dipengaruhi adanya perbedaan budaya. Hal-hal inilah yang kini terus diupayakan agar tidak menjadi permasalahan seperti meredam konflik dengan menggandeng Bojonegoro Kampung Pesilat, lalu penetapan Bojonegoro menjadi Wilayah Birokrasi Melayani atau WBM.
“Dan penegakan hukum yang merata dan benar-benar adil,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Ngampel, Pujiono, mengaku, ikut mendukung Pemilu damai dengan meminimalisir konflik sosial di desanya. Terlebih, Desa Ngampel merupakan ring 1 Lapangan Sukowati, Blok Tuban, yang rawan konflik seperti aksi demo sebagai salah satu cara penyampaian tuntutan warga pada operatornya, Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field.
“Alhamdulilah, sekarang warga sudah tidak lagi gunakan cara-cara demo seperti dulu. Kita mengedepankan komunikasi dan silaturahmi dengan pihak Pertamina EP Asset 4 jika ada sesuatu seperti perekrutan tenaga kerja,” pungkasnya.(rien)