SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro mengadakan Seminar Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi.
Acara dilaksanakan Jum’at (5/4/19) di Auditorium IKIP PGRI Bojonegoro. Kegiatan ini kerjasama Bawaslu Bojonegoro dengan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP PGRI) Bojonegoro.
Seminar mengangkat tema “Mahasiswa Sebagai Agen Of Power Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019”.
Seminar diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari 100 peserta mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro. Sedangkan 50 perseta dari kampus lain yang ada di Bojonegoro.
Ketua Bawaslu Bojonegoro, Moh Zaiuniri mengingatk an pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang akan berlangsung 17 April 2019 nanti. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap peran serta masyarakat khususnya mahasiswa untuk bersama-sama ikut mengawasi. Sebab dalam pelaksanaan pemilu sangat mungkin berpotensi kecurangan apabila tanpa pengawasan.
“Kami berharap masyarakat khususnya teman-teman mahasiswa untuk berani melaporkan bila ada indikasi pelanggaran,” pesan Zaiuniri.
Sementara itu, Sujiran, Rektor IKIP PGRI Bojonegoro menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang telah berkenan bekerjasama dengan pihaknya dalam pengawasan partisipatif pemilu 2019 ini.
Pimpinan kampus tersebut juga sangat berharap agar mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro maupun dari perguruan tinggi lain untuk proaktif dalam mensukseskan pemilu pada 17 April 2019.
“Saya berharap agar mahasiswa proaktif dalam pengawasan dan mampu menjadi pendongkrak semangat masyarakat untuk mensukseskan pemilu,” harapnya.
Hadir tiga orang sebagai narasumber. Dua dari Komisioner Bawaslu Bojonegoro dan satu dari Dosen Fakultas FPIPS IKIP PGRI Bojonegoro.
Ernia Duwi Saputri salah satu narasumber dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk memahami arti politik dan hak-hak sebagai warga negara serta keuntungannya apabila pemuda turut berpartisipasi dalam berpolitik.
“Pemuda harus paham tentang politik, agar kita sebagai warga negara berhak menuntut hak-hak kita sebagai warga negara”,” tuturnya.
Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) itu menganjurkan para peserta untuk memahami politik secara luas, bukan hanya tentang pemilihan umum dan perebutan kekuasaan.
Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Bojonegoro, M. Alfianto mengajak para peserta seminar untuk memahami pihak mana saja yang perlu diawasi, dan terlibat dalam pengawasan.
Para peserta seminar tampak menikmati materi yang disampaikan oleh narasumber. Mereka aktif dan banyak mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi dialog.
Sebagai akhir rangkaian kegiatan di akhir acara dilakukannya penandatanganan naskah kerja sama Bawaslu Bojonegoro dengan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) IKIP PGRI Bojonegoro.(adv/rien)