SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro -Â Sedikitnya masih ada 46 sekolah dasar di 40 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang mengalami rusak berat dan ringan. Puluhan Sekolah rusak tersebut berada di wilayah Kecamatan Gayam, ring satu Lapangan Minyak Banyu Urip, Blok Cepu, dan Kecamatan Ngasem, ring satu Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB)Â
“Data itu dari Dinas Pendidikan yang diserahkan kepada kami,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, M Anwar Mukhtadlo, kepada suarabanyuurip.com, Selasa (14/5/2019).Â
Disebutkan, dari 10 lembaga pendidikan di Kecamatan Gayam yang mengalami kerusakan, sebanyak 25 ruang kelas rusak sedang, dan 3 rusak berat. Diantaranya adalah SDN Gayam 1, SDN Gayam 2, SDN Gayam 3, SDN Mojodelik 1, SDN Mojodelik 2.Â
“Perbaikannya, kalau nilainya diatas Rp200 juta dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya,” ujarnya.
Menurutnya, perbaikan sekolah-sekolah di wilayah industri migas, sebagian besar telah dibantu oleh operator Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited. Setiap perbaikan yang dilakukan telah dilaporkan ke Bappeda.Â
“Misalnya masih ada yang rusak, itu tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya,” kata Tadlo, sapaan akrabnya.Â
Sementara di Kecamatan Ngasem, terdapat 30 sekolah dasar di 20 desa yang ruang kelasnya mengalami kerusakan baik ringan maupun sedang. Dari jumlah tersebut, 11 ruang kelas yang mengalami rusak berat, 53 rusak ringan.Â
Sekretaris Dinas Pendidikan, Kuzaini, mengatakan, untuk perbaikan ruang kelas diatas Rp200 juta dan juga meubeler merupakan wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.Â
“Kalau dibawah Rp200 juta di Dinas Pendidikan,” Pungkasnya.Â
Perbaikan sekolah rusak ini, menurut Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, seharusnya dapat ditangani dengan dana bagi hasil (DBH) Migas Pendidikan yang diterima Bojonegoro setiap tahunnya.
“Sesuai peruntukkannya, dana itu untuk peningkatkan mutu pendidikan sekolah Dasar. Salah satunya perbaikan,” tegas politisi PAN itu.
DBH Migas Pendidikan tahun 2019 yang diterima Bojonegoro sebesar Rp30.374.300.000. Dana tersebut dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.
“Ini yang ingin kita tanyakan. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan SD di mana saja,” pungkas Lasuri. (rien)