Tuan Rumah HKIN, Pemkab Bojonegoro Tutupi Informasi Publik

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia 

Bojonegoro – Proses pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, berlangsung tertutup. Sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan harus kembali lantaran tidak diizinkan masuk ke ruang pelantikan. Proses pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah di Creative Room, lantai 6, Gedung Pemkab setempat, Senin (8/7/2019) kemarin.

Acara yang berlangsung tertutup tersebut, merotasi 46 pejabat eselon dua sampai empat. Hal ini menuai kritik dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.   

Divisi Advokasi AJI Bojonegoro, Dedi Mahdi Assalafi, menyatakan pemerintah sebagai penyelenggara dan pelayan publik seharusnya lebih terbuka. Apalagi dalam konteks pelantikan pejabat publik ini tidak masuk dalam informasi negara yang dirahasiakan.

“Sistem pemerintahan yang tertutup itu telah mencederai Undang-undang Pers dan Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, sikap Pemkab Bojonegoro pada saat itu, tidak mendukung sistem pemerintahan terbuka. Apalagi berkaitan dengan mutasi pejabat publik yang harus diketahui oleh masyarakat.

Yang lebih miris, lanjut dia, belum lama ini, Pemkab Bojonegoro menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN), oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, pada pertengahan Juni 2019 lalu.

“Apalagi Pemkab Bojonegoro menjadi pilot project pemerintahan terbuka,” terangnya.

Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro, Heru Sugiharto tidak memberi jawaban saat dikonfirmasi perihal larangan meliput kegiatan rotasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro, kemarin. Di hubungi melalui pesan singkat hanya dibaca namun tidak dibalas. 

Diketahui, Heru Sugiharto juga masuk dalam pejabat yang dirotasi. Jabatan baru dia menjabat sebagai Camat Trucuk. Sedangkan jabatan Humas dan Protokoler dijabat oleh Masirin. 

“Sekarang Kabag Humas tidak ada di ruang. Untuk peliputan acara pelantikan pejabat menunggu informasi dari Kabag Humas saja nanti,” ujar petugas yang berjaga, Lailatul Munawaroh.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Bojonegoro, Djoko Lukito mengatakan, dari jumlah tersebut, 29 orang diantaranya merupakan pejabat eselon III atau pejabat administrator dan 17 pejabat pengawas.

“Kalau untuk pejabat Plt, hari ini tidak ada yang dimutasi kecuali dari Dinas Perdagangan,” imbuhnya.

Menurutnya, mutasi atau rotasi pejabat di lingkup pemerintahan daerah merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting, lanjutnya, bisa mengembang dengan baik tugas dan kewajiban sesuai yang diamanahkan.

Pejabat yang dirotasi diantaranya Agus Hariana, jabatan sebelumnya Plt Kepala Dinas Perdagangan dilantik menjadi Camat Gayam, lalu Waji, jabatan sebelumnya Camat Trucuk dilantik menjadi Camat Ngasem, dan Hari Kristianto, jabatan sebelumnya Kepala Bagian Umum dilantik menjadi Camat Tambakrejo. Sementara Camat Ngasem, Mahmudi dilantik menjadi Kepala Bagian Umum, Setda Bojonegoro.