SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, merekomendasikan Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bojonegoro, untuk dikelola pihak ketiga yang lebih profesional.
“Daripada mengajukan penyertaan modal lagi, lebih baik diserahkan pihak ketiga saja,” kata salah satu anggota Komisi B, Mohammad Affan, saat rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu.
Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, DPRD dan Pemkab Bojonegoro telah berusaha membantu GDK supaya dapat maju dan berkembang usai ditinggalkan pekerja dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, yang memberi sumbangsih terbesar pendapatan pada 2015 lalu.
“Kita ini di diberi harapan palsu sama Pak Dirut, tahun lalu sudah paparan terkait kendala dan diberikan solusi. Tapi kok masih sama saja kodisinya sekarang ini,” imbuh pria berkacamata minus.
Bahkan beberapa waktu lalu, Pemkab Bojonegoro telah merekomendasikan seluruh perusahaan migas untuk menginap di Hotel GDK baik itu Pertamina EP Cepu (PEPC), EMCL, maupun Pertamina EP Asset 4.
“Seharusnya GDK mereview orang-orang yang pernah menginap, karena cerita yang disampaikan ke saya pelayanan di hotel GDK kurang baik. Lift saja mati, ya jelas yang pernah menginap kesana tidak akan mau kembali lagi,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama GDK, Puri Wijaya, mengakui jika kendala yang dialami selama ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mumpuni.
“SDM nya pegawai GDK tidak ada yang sesuai, tapi kalau kita berhentikan akan memberikan pesangon karena statusnya semua pegawai tetap,” elaknya.
Pria berkacamata minus ini mengakui telah memperbaiki managemen yang carut marut di GDK sebelum dia menjabat. Namun, perlu banyak upaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan.
“Apalagi, tahun ini kita targetkan pendapatan sebesar Rp250 juta,” pungkasnya.(rien)