SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Bakal Calon Bupati (Bacabup) Bojonegoro, Setyo Wahono yang berpasangan dengan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Nurul Azizah memaparkan tentang tagline visi misi yang diusungnya ketika hadir dalam agenda Konsolidasi untuk Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro dan Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Wahono memulai slogan dalam visi misi yakni “Kemakmuran dan Kebanggaan” dengan menerangkan perihal kebanggaan terlebih dahulu. Ia mengajak hadirin yang terdiri dari Ketua dan Pengurus mulai tingkat DPC hingga DPAC Partai Demokrat se Bojonegoro mengingat kembali beberapa hal yang menjadi kebanggaan Bojonegoro.
“Dulu kita pernah punya atlet panahan yang bisa kita banggakan, sekarang tidak ada, insyaallah dengan model kepemimpinan akomodatif, nantinya kita wujudkan lagi, dengan dukungan para stakeholder, saya kira (hal yang bisa dibanggakan) tidak sulit untuk diwujudkan,” kata Setyo Wahono di aula Kantor DPC Partai Demokrat, Selasa (17/09/2024).
Tak hanya itu, ia memberikan lagi sebuah contoh patut dibanggakan, bahwa Bojonegoro dahulunya adalah karesidenan yang membawahi Lamongan, Tuban, Jombang, hingga Mojokerto.
Pria asal Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo itu kemudian beralih menyoroti postur APBD Bojonegoro yang tembus hingga Rp8,2 triliun. Tetapi jika dilihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro baru di kisaran Rp900 miliar.
“Artinya dana paling besar ada pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terutama dari Blok Cepu,” ujarnya.
Padahal produksi migas dapat saja berakhir sewaktu-waktu. Dan jika merujuk pada sejumlah kajian ilmiah, produksi migas di Bojonegoro dapat berakhir pada sekitar 8 tahun mendatang. Bisa dibayangkan bagaimana jika tata kelolanya tidak bagus, hanya fokus pada popularitas.
“Kalau pembangunan jalan itu populer, tetapi setiap pimpinan daerah itu kalau ada uang bisa membangun, tetapi di Bojonegoro apakah pembangunannya fokus di pertanian, karena notabene 80 persen penduduk Bojonegoro adalah petani dan buruh tani,” ungkapnya mempertanyakan.
“Insyaallah nanti saya tidak bicara popularitas, saya fokus pada mengurangi dan memberantas kemiskinan di Bojonegoro, jadi tak hanya pertanian, saya juga ingin membuka peluang untuk industri padat karya, karena ini salah satu cara untuk mempercepat pengurangan kemiskinan,” tegas Wahono.
Untuk itu, dalam proses perijinan berusaha pihaknya akan membuat industri bisa masuk lebih mudah sesuai regulasi. Karena ada kawan sejawatnya yang ketika mengurus ijin prosesnya sangat lama sampai beralih ke kabupaten lain.
“Padahal berinvestasi di Bojonegoro ini menarik, karena UMK-nya masih di sebesar Rp2,3-2,4 juta,” ungkapnya.
Selanjutnya Wahono menyenggol pula tentang pemberdayaan UMKM. Untuk hal ini, Wakil Komisaris di perusahaan gas ini bakal membuat lembaga offtaker. Namun lebih gampangnya dalam bahasa yang bisa diterima masyarakat, pihaknya akan menghidupkan lagi fungsi KUD (Koperasi Unit Desa).
Karena dengan adanya KUD, akan menjamin adanya permodalan, menstabilkan harga komoditas, dan mencegah sistem ijon dari tengkulak dan menekan praktek rentenir. Oleh sebab juga ada BUMDes, pola KUD nantinya dapat dikolaborasikan dengan badan usaha milik desa.
“Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terangkat, sebab produk lokal bisa tertampung, karena problem UMKM dan petani adalah offtaker,” tutur Wahono menyambung pemaparan tentang kesejahteraan.
Ketika berpindah membahas tentang pendidikan, Wahono sepakat dengan usulan Partai Demokrat agar beasiswa tidak tebang pilih dan dikaitkan dengan politik.
“Berikutnya, perihal birokrasi yang tidak akomodatif dan cenderung ruwet, dan cenderung menakut-nakuti, (yang begitu itu) nanti saya ganti, wong saya dipilih oleh panjenengan, saya lebih melihat pada profesionalisme, pada kinerjanya yang melayani,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat, Sukur Priyanto memberikan pemantaban semangat kepada para struktur partai dan para kader di bawahnya untuk bertekad mengambil alih kepemimpinan di tangan Wahono-Nurul.
Tekad ini harus diwujudkan, sebab dengan besarnya postur APBD yang terbesar berasal dari DBH Migas tetapi warga Bojonegoro belum tersentuh kesejahteraannya. Rezim sebelumnya membangun jalan sebagai kebijakan populis tetapi dinilai abai atas kesejahteraan rakyatnya. Karena jika hanya membangun jalan, setiap pemimpin bisa melakukannya asal dananya tersedia.
“Jadi kalau ada pemimpin pendahulu kita yang merasa bangga mengelu-elukan bahwa dia bisa bangun jalan ribuan kilometer sebagai keberhasilan, maka sebaliknya bagi Partai Demokrat, itu bukan keberhasilan, tetapi itu tanggung jawab dan kewajiban bagi pemimpin dengan anggaran besar,” ucapnya.
Dalam memenangkan Wahono – Nurul, anggota DPRD lima periode ini mempersiapkan 1.000 kader inti. Ada sejumlah kriteria yang menjadi syarat menjadi kader tersebut. Diantaranya berusia minimal 18 sampai maksimal 40 tahun.
“1.000 orang ini nanti yang akan kita bekali memback-up Partai Demokrat, untuk pemenangan Mas Wahono-Mbak Nurul, Bu Khofifah dan Mas Emil. Kader inti ini akan menjadi prioritas,” bebernya.
Selain Sukur Priyanto, Anggota DPRD Bojonegoro Fraksi Demokrat yang hadir pun menyatakan siap mensolidkan para pemilih di Dapil masing-masing. Mochlasin Afan anggota DPRD Bojonegoro dan Sri Wahyuni anggota DPRD Jatim mewakili pernyataan tersebut.
“Kami siap mensolidkan utuh para pemilih di dapil kami demi memenangkan Mas Wahono dan Mbak Nurul agar menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2024-2029,” ujar Afan.
“Pemilih kami dapil Bojonegoro dan Tuban juga kami siapkan secara utuh untuk memenangkan Mas Wahono-Mbak Nurul dan Bu Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim,” sambung Sri Wahyuni.(fin)