SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menegaskan, tidak mengelola program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan minyak dan gas bumi (Migas) atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) baik itu ExxonMobil Cepu Limited (EMCL, Pertamina EP Cepu (PEPC), maupun Pertamina EP Aset 4.
“Pemkab tidak mengelola program CSR,” kata Kepala Badan Pembangunan dan Perencanan Daerah (Bappeda), I Nyoman Sudana, kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (4/9/2019).
Menurutnya, mekanisme pemberian program CSR tahun ini memang berbeda dengan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada KKKS untuk memberikan daftar pemberian program CSR kepada masyarakat selama ini. Tidak hanya program saja, namun KKKS wajib menyertakan nama penerima program by name by address.
“Kami berulangkali mengundang mereka (KKKS) untuk melakukan itu, bukan mengelola CSR atau meminta program CSR,” tandasnya.
Setelah menerima data program CSR dari KKKS, pihaknya bisa memetakan mana yang sudah dapat program, mana yang belum. Sehingga, ketika Pemerintah Desa sekitar ring 1 Lapangan Migas mengajukan program CSR bisa dievaluasi terlebih dahulu.
“Maksudnya, kalau desa “A” sudah mendapatkan program kesehatan dari CSR, misalnya, ya tidak boleh dapat lagi baik itu dari CSR maupun dari APBD, tapi bisa mendapatkan program lainnya,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Sementara DPRD Bojonegoro, Imam Sholihin, meminta agar Pemkab Bojonegoro memaksimalkan peran Forum CSR. Hal ini bertujuan agar pemberian program CSR dari perusahaan migas bisa terakomodir dengan baik.
“Bisa membantu Pemkab dalam mengakomodir pemberian program CSR dari perusahaan migas sekaligus memantau dan mengevaluasi,” pungkasnya.(rien)