SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru (JTB) Pertamina EP Cepu (PEPC) dan kontraktornya PT Rekayasa Industri (Rekind) serta Pemkab Bojonegoro, membahas adanya laporan masyarakat terkait pelaksanaan proyek.
“Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat tentang pelaksanaan proyek JTB,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto kepada Suarabanyurip.com, Rabu (18/9/2019).
Pihaknya mengatakan, laporan yang diterima diantaranya terkait tidak adanya transparansi pengadaan barang dan jasa pada proyek. Sehingga, keterlibatan pengusaha lokal sangat minim.
“Informasi yang kami terima, banyak perusahaan dari luar Bojonegoro yang mendapatkan proyek di JTB,” kata Politisi asal Partai Demokrat ini.
Selain itu, adanya transportasi proyek yang dinilai telah melanggar tata tertib lalu lintas. Seperti muatan material dari truck proyek yang melebihi kapasitas sehingga membahayakan pengguna kendaraan lainnya.
“Apalagi, pada masa-masa puncak konstruksi pasti volume muatan akan bertambah. Ini jangan sampai melanggar aturan lalu lintas seperti melebihi muatan,” tegas pria ganteng ini.
Dengan banyaknya keluhan dari masyarakat, pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan PEPC, PT Rekind, dan SKK Migas agar mendapatkan solusi atas permasalahan ini.
Apalagi, track record PT Rekind yang sempat terekam dulu di Lapangan Banyu Urip saat mengerjakan EPC 5 pernah tidak membayar pajak galian C dan pembayaran kepada rekanan atau kontraktor lokal yang tidak sesuai.
“Ini juga penting, kami ingin tahu bagaimana mekanisme pembayaran tagihan pada kontraktor lokal. Jangan sampai merugikan pengusaha dari Bojonegoro,” pungkasnya.(rien)