SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, menyarankan kepada pemkab setempat untuk segara melakukan klarifikasi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM. Klarifikasi ini untuk memperjelas kabar penurunan dana bagi hasil (DBH) Migas yang diterima Bojonegoro pada tahun 2020.
DBH Migas yang diterima Bojonegoro tahun depan diprediksi hanya sebesar Rp954 miliar. Prediksi tersebut berdasarkan data dari website resmi Kemenkue. Jika prediksi itu benar, jumlah tersebut menurun drastis dari prediksi pemkab sebelumnya sebesar Rp 2,9 triliun.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri menegaskan, perlu ada penjelasan detail dari Kemenkeu terkait penurunan DBH Migas ini. Karena, produksi Blok Cepu sekarang ini mencapai 225 ribu barel per hari (bph). Selain itu lifting minyak cenderung naik akibat adanya serangan kilang minyak Arab Saudi.
“Apalagi nilai dolar stabil, sekarang ini dikisaran Rp15.000,” tandasnya.
Menurut politisi PAN itu, yang menarik sekarang ini, adalah adanya informasi jika tahun 2020 mendatang ada kurang bayar sebesar Rp12,5 triliun di seluruh Indonesia.
“Inilah yang harus dicari tahu, apakah penurunan DBH Migas ada kaitannya dengan itu. Saya khawatir, komponan tidak full ada disana. Tapi alangkah baiknya kita tanyakan langsung di Kementrian ESDM dan Kemenkeu,†ungkapnya.
Sebab, lanjut dia, jika penerimaan DBH Migas tahun depan hanya sebesar Rp954 miliar, maka bisa dipastikan APBD tahun 2020 mendatang akan jungkir balik dari angka yang diprediksi sebesar Rp7 triliun. Ada hampir 50 persen pengurangan atau sebesar Rp3,5 triliun.
Dampaknya, akan terjadi rasionalisasi pembangunan di daerah. Sekalipun KUA PPAS belum diajukan, tapi musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2020 sudah dilakukan.
“Semua rincian APBD sudah jelas di dalamnya. Kita sudah bisa memprediksikan kerangka keuangan melalui Musrenbang,†pungkasnya.(rien)Â
Â