SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebut, jika data Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi tahun 2020 oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tidak masuk akal.Â
“Kok bisa DBH Migas tahun 2020 mendatang hanya terealisasi 43 persen dari target sebesar Rp1,8 triliun,”kata Kepala Bapenda (Bapenda) Herry Sudjarwo, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (30/9/2019).Â
Dari data Bapenda menyebutkan, target pendapatan DBH Migas tahun 2018 saja sebesar Rp910 miliar terealisasi sebesar Rp2,2 triliun. Sementara, data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu jumlah DBH Migas tahun 2020 mendatang hanya sebesar Rp956 miliar.Â
“Ini sangat tidak masuk akal, bagaimana bisa Kemenkeu hanya memasang angka 43 persen, padahal perhitungan kami sudah sangat tepat,” tegas Herry kecewa.Â
Pihaknya mempertanyakan angka tersebut karena ditinjau dari lifting migas di Bojonegoro tahun 2017 setara 216 ribu Bph, jumlah DBH Migas yang diterima adalah sebesar Rp565 miliar, tahun 2018 lifting migas setara 221 ribu Bph, menerima DBH Migas sebesar Rp2,2 triliun, dan di tahun ini saja menerima DBH Migas sebesar 1,5 triliun dengan jumlah lifting setara 225 ribu Bph.Â
“Itu terbesar dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu karena masih masa puncak produksi,” tegasnya.Â
Hitungan dari Kemenkeu dianggap aneh lagi, karena secara ICP (Indonesian Crude Price), penerimaan DBH Migas sebesar 43 persen jika dikalikan 65 USD per barel sesuai APBN sama saja dengan minyak di Bojonegoro hanya dihargai sebesar 27 USD per barel.Â
“Sementara dihitung dari kurs, rupiah kita sebesar Rp13.500. Kalau DBH Migasnya hanya segitu, masa rupiah dihitung di angka Rp5805 per dolar,” tegasnya.Â
Dengan perhitungan yang tidak masuk akal itulah, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah telah mengirimkan surat kepada Kementrian Keuangan untuk menanyakan hal tersebut pada Sabtu (28/9/2019) lalu.
“Bupati sudah berkirim surat, dan kita masih menunggu jawabannya,” pungkas Herry,” (rien)