Satu Desa Sekitar Lapangan Banyu Urip Berstatus Tertinggal

BPMPD Bojonegoro

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Berdasarkan Indeks Membangun Desa yang dikeluarkan Kementerian Desa (Kemendes) Tahun 2019 ada 19 desa yang berstatus tertinggal. Hal itu dikatakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

“Dari 19 desa itu, salah satunya ada di sekitar wilayah industri migas. Yaitu Desa Manukan, Kecamatan Gayam,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPMPD, Agus Raharjo, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (21/10/2019) kemarin.

Menurut Agus Raharjo, indikator adanya desa tertinggal di Bojonegoro salah satunya adalah rendahnya pelayanan publik oleh desa masing-masing. Selain pelayanan publik, indikator lainnya juga dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menuntaskan desa-desa tertinggal tersebut,” tukasnya.

Keberadaan industri migas, kata Agus, seharusnya menjadi salah satu faktor pendukung kemajuan desa di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, perlu pemetaan lagi penyebab masih adanya status desa tertinggal.

“Bisa juga karena pemerintah desanya yang kurang berinovasi,” ucapnya.

Terpisah Kepala Desa (Kades) Manukan, Warngun, mengakui jika Manukan masuk status desa tertinggal yang ditetapkan Kemendes Tahun 2019 ini.

“Iya, statusnya memang masih desa tertinggal,”  kata Kades Manukan, Warngun, Selasa (22/10/2019).

Menurutnya, masih diberlakukan status tertinggal dikarenakan kurangnya peningkatan di bidang kesehatan. Yakni, bangunan dan fasilitas Ponkesdes yang belum ada peningkatan hingga saat ini.

“Bangunan Ponkesdes disini masih jelek, begitu juga fasilitasnya belum lengkap. Itu yang membuat status desa kami masih tertinggal,” tegas Kades yang menjabat dua periode ini.

Pihaknya mengaku, sejak 2015, anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa, (DD) tidak mampu membangun fasilitas kesehatan. Dikarenakan, masih terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan.

“Panjang jalan disini total ada 12 kilometer. Sampai tahun 2019, progres perbaikan mencapai 90 persen,” tandasnya.

Selain menggunakan dana dari APBDes, pihaknya mengaku mendapatkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dalam meningkatkan pembangunan desa.

“Banyak yang sudah dibantu oleh EMCL, seperti pembangunan jalan, perbaikan balai desa, lapangan sepakbola dan lain-lain,” pungkasnya.(rien)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *