SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengungkapkan, terus mengupayakan adanya peningkatan pendapatan sebagai kemandirian fiskal diluar Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) tahun 2019 ini.
“Pendapatan di tahun 2019 ini dari target Rp482 miliar terealisasi Rp834,2 miliar atau naik 72 persen,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah, pada saat Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD 2020 di ruang Paripurna DPRD, Kamis (7/11/2019) kemarin.
Nurul menyampaikan, kenaikan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
“Sementara dana bagi hasil migas saat ini, dari target Rp2,1 triliun baru terealisasi Rp1,86 triliun. Tidak ada transfer lagi di triwulan keempat,” imbuhnya.
Pada tahun 2020 mendatang, besaran DBH Migas hanya sebesar Rp956 miliar. Sehingga, akan mempengaruhi besaran pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
“Seperti besaran Alokasi Dana Desa (ADD), yang tahun ini mencapai Rp600 miliar, tahun depan hanya berkisar Rp367 miliar,” tukasnya.
Terpisah Komisi B, DPRD Bojonegoro meyakini, meskipun di dalam APBD besaran DBH Migas hanya sebesar Rp956 miliar, akan ada tambahan di APBD perubahan hingga Rp2,6 triliun.
“Kami sudah pegang data itu dari Kementrian Keuangan kalau akan ada tambahan di APBD Perubahan 2020 untuk DBH Migas,” pungkas Anggota Komisi B, Lasuri. (rien)