SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebut, kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) seperti sekarang ini berpengaruh pada totalitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
“Apalagi, serapan anggaran di Dinas Pendidikan sekarang ini sangat minim sekali,” kata Ketua Komisi C, Mochlasin Affan, kepada Suarabanyurip.com, Senin (11/11/2019).
Menurutnya, sekarang ini peringatan satu tahun pemerintahan Bupati Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto. Sehingga, jika ingin melakukan percepatan realisasi janji kampanye atau program-programnya seharusnya tidak boleh ada Kepala Dinas yang di Plt kan.Â
“Seperti di Dinas Pendidikan, ini akan memperlambat serapan anggaran dan realisasi program,” tegasnya.
Pihaknya mengaku, selama ini masih mendapatkan laporan secara lisan jika Dinas Pendidikan masih “on the track” dalam melaksanakan program. Namun, realisasinya seperti apa, masih akan dilihat sampai akhir tahun.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kuzaini, mengungkapkan, tahun 2019 di Dinas Pendidikan ada 14 program dan 49 kegiatan dengan total anggaran Rp254 miliar.
“Untuk serapan sampai 6 November ini adalah sebesar Rp100 miliar atau sekira 45,09 persen,” tukasnya.
Di dalam melaksanakan kegiatan fisik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk, semuanya sudah selesai. Sementara untuk kegiatan fisik di APBD Perubahan 2019 di bidang Sekolah Dasar (SD) ada 356 kegiatan dengan total anggaran Rp43 miliar.
“Yang sudah dilaksanakan ada 115 titik, sehingga ada 130 titik yang belum berjalan,” tandasnya.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, membantah jika kekosongan jabatan Kepala Dinas termasuk di Dinas Pendidikan menghambat kinerja eksekutif.
“Kata siapa menghambat, sama saja ya. Karena wewenang Plt dan Kepala Dinas sama. Sama-sama bisa mengambil kebijakan,” tandasnya.
Pihaknya menyampaikan, sekarang ini ada lelang jabatan untuk pengisian 7 Kepala Dinas. Tujuh jabatan yang dilelang itu diantaranya Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU dan Bina Marga, Kepala Satpol PP, dan Kepala Dinas Sosial.
“Eselon tiga yang minat silahkan, harus mengikuti sistem dan mekanisme ya. Ini untuk meningkatkan profesional ASN,” pungkasnya. (rien)