SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angling Dharma, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, agar dapat memberikan rasa nyaman dan tidak membahayakan nyawa masyarakat Bojonegoro akibat dari pekerjaan perbaikan gorong-gorong dan trotoar.
“Pekerjaan gorong-gorong dan trotoar di Bojonegoro membuat sebagian besar pohon penghijauan roboh dan mengancam nyawa warga,” kata Ketua LSM Angling Dharma, M Nasir, saat orasi diaksi unjuk rasa didepan halaman Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (14/11/2019) kemarin.Â
Pihaknya mengaku, mendukung program pembangunan Bupati Anna Mu’awanah. Namun, harus dikaji ulang apakah pelaksanaannya sudah tepat atau belum. Banyak pengguna jalan dan pedagang kaki lima yang takut melintas di jalur protokol dengan kondisi pepohonan yang akarnya terpotong karena proyek gorong-gorong.
“Saya menantang semua pejabat baik Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kapolres dan Dandim. Berani apa tidak duduk di bawah pohon saat hujan dan angin kencang datang,” tukasnya.
Dia mengungkapkan, jika warga sipil yang melakukan pemotongan pohon harus melalui prosedur yang panjang karena terbentur aturan. Jangan sampai, kontraktor dengan seenaknya sendiri merusak pohon-pohon yang usianya mencapai 40 tahun lebih.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, mengaku, banyaknya pohon yang tumbang diduga akibat pekerjaan gorong-gorong dan trotoar tentu saja merugikan masyarakat Bojonegoro.
“Ada rasa nyaman yang terganggu. Masyarakat yang lewat jalan dengan pepohonan di sekitar takut kerobohan,” ujar Politisi asal Partai Demokrat saat menerima demosntran.
Pihaknya mengaku, telah memperingatkan beberapa pihak termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah ini sebelum musim penghujan tiba, bahwa perlakuan pada pohon-pohon yang terkena pembangunan jangan seperti sekarang ini.
“Ini sudah kami prediksikan jauh hari. Jangan sampai pohon-pohon tumbang saat musim penghujan tiba,” tandasnya.
Dia menyatakan, infrastuktur jalan boleh baik tapi tidak menjadi jaminan jika harus mencelakakan warga Bojonegoro. Oleh sebab itu, DPRD akan mengundang semua pihak untuk mencari solusi masalah ini.
“Jika yang salah adalah kontraktornya, kita akan tegur. Kalau yang salah perencanaannya ya harus diperbaiki. Jangan sampai tahun depan, pembangunan di Bojonegoro seperti sekarang ini,” pungkasnya.(rien)