SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa tengah, meminta kepada semua perusahaan yang beroperasi di wilayahnya ikut serta mengurangi kemisikinan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social and Responsibility/CSR) yang dikucurkan Selama ini CSR yang digulirkan belum terintegrasi dengan program pemkab.
“Baru satu perusahaan yang mengintegrasikan CSR-nya, yakni Bank Jateng,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, Syamsul Arif kepada suarabanyuurip.com, Selasa (3/12/2019) kemarin.
Menurutnya, integrasi CSR dengan program pemkab ini sangat penting dilakukan. Agar program yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Terutama dalam penanggulangan kemiskinan,†tandasnya.
Belum singkronya program CSR ini mendapat sorotan DPRD Blora. Karena pemkab setempat telah memilik Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, meminta kepada Pemkab setempat untuk segera mengumpulkan semua perusahaan yang ada di wilayahnya, dan mendata program CSR setiap perusahaan untuk disinkronkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
“Agar pengeloaan CSR tidak serampangan seperti ini,” tudingnya.
Untuk diketahui, tingkat kemiskinan Kabupaten Blora saat ini masih di angka 11,90 persen. Berada di peringkat 23 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan masih masuk zona merah.
Kemiskinan Blora lebih besar dari rata-rata Jawa Tengah 11,32 persen dan rata-rata Nasional 9,82 persen.Â
Data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, jumlah penduduk miskin Blora pada tahun 2018 berkurang 9.000 orang lebih menjadi 102,5 ribu orang (11,90 persen) dibanding kondisi tahun 2017 yang mencapai 111,9 ribu orang (13,04 persen).(ams)