SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku hingga saat ini masih belum mampu maksimal dalam melakukan pengecekan kualitas udara di Bojonegoro. Lantaran belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
“Termasuk di sekitar wilayah industri minyak dan gas bumi,” kata Kepala DLH, Hanafi, kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (13/12/2019) kemarin.
Selama ini DLH tidak memiliki alat pengecek kualitas udara sehingga tidak bisa maksimal jika terjadi peristiwa kebocoran gas di wilayah pengeboran.
“Untuk itu, kami akan alokasikan alat tersebut di tahun 2021. Karena tahun depan, anggaran kami alokasikan untuk alat mengecek baku mutu air,” tukasnya.
Selama ini, Pemkab Bojonegoro masih mengandalkan alat dari operator migas seperti milik operator Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), dan operator Lapangan Sukowati, Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field.
“Kalau sudah ada alat itu, kami bisa lebih maksimal dalam mengecek kualitas udara,” tegasnya.
Dikatakan, jika harga alat tersebut berkisar Rp300 juta sampai Rp500 juta. Karena keterbatasan anggaran Dinas LH, maka alat tersebut baru dialokasikan dua tahun lagi.
“Bertahap ya, karena anggarannya sudah dialokasikan sedemikian rupa,” pungkas mantan Kepala Dinas Pendidikan ini.(rien)