SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku, baru akan menghitung persentase angka kemiskinan di Bojonegoro. Sebagai upaya untuk mengetahui kemiskinan menurun atau bahkan meningkat.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemkab Bojonegoro, I Nyoman Sudana, mengungkapkan, Pemkab Bojonegoro terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui program kemasyarakatan.
“Kita perkuat program kemasyarakat, terutama untuk warga miskin,” tegasnya saat ditemui Suarabanyuurip.com di Hotel Aston, Senin (23/12/2019).
Menurutnya, salah satu program kemasyarakatan yang ditanggung penuh oleh Pemkab adalah BPJS Kesehatan untuk tahun 2020. Jadi, semua warga miskin akan dibayari oleh pemerintah.
“Sekarang kita akan rapat dengan Badan Pusat Statistik juga Bupati Anna Muawanah untuk menghitung berapa sih angka kemiskinan di Bojonegoro tahun ini, menurun atau meningkat. Baru akan dihitung,” tandasnya.
Menurutnya, program kemasyarakatan tidak hanya dari Pemkab Bojonegoro saja, tetapi juga Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. Justru, jika ada yang tidak bisa dicover daerah, Pemerintah Provinsi atau Pusat bisa menutupinya.
Masih adanya kemiskinan di Bojonegoro karena tingginya angka pengangguran sekarang ini. Data menyebutkan, tahun 2019 ada kurang lebih 23.000 pengangguran yang rata-rata merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sarjana.
“Sehingga, kita genjot peluang usaha bagi pengangguran di Bojonegoro,” tukasnya.
Adanya industri minyak dan gas bumi (Migas) tidak seharusnya menjadi tumpuan masyarakat Bojonegoro untuk mendapatkan pekerjaan karena hanya bersifat sementara. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan membuka usaha.
“Kita terus upayakan membuka lowongan pekerjaan berupa peluang usaha dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya,” pungkasnya.(rien)