Tahun 2020 Seluruh Kecamatan Terima Makanan Gratis

SuaraBanyuurip.com – Teguh Budi

Tuban – Mulai tahun anggaran 2020 keluarga miskin di Kabupaten Tuban, Jawa Timur akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Kebijakan dengan biaya dari APBD Tuban ini, akan diberikan kepada 4.421 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 20 kecamatan.

Pada tahun 2019 program pemberian bahan makanan, diantaranya makanan siap saji, baru menyasar kepada 168 KPM. Mereka tersebar di 31 desa dari Kecamatan Tuban, Semanding, Kerek, dan Kecamatan Montong.  

Bupati Tuban H Fathul Huda mengatakan, pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos)  hendaknya didukung pemanfaatan IT, dan database yang valid. Upaya ini untuk menekan angka kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)  dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), diharapkan senantiasa melakukan validasi data.

“Mengingat data ini menjadi acuan pelaksanaan Bansos atau Basis Data Terpadu (BDT),” kata Bupati Huda saat peluncan progran BPNTD, dan KPM PKH Graduasi Mandiri Sejahtera tahun 2019,  di Pendapa Kridho Manunggal Tuban,  Kamis (26/12/2019). 

Hadir pada perhelatan tersebut Ketua DPRD Tuban HM Miyadi, Wabup H Noor Nahar Hussein, Sekda Dr Budi Wiyana, pimpinan OPD, dan Camat. Tampak pula Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim,  dan pimpinan Bank Jatim Cabang Tuban. Kegiatan ini juga diikuti pendamping PKH, dan TKSK, serta sejumlah KPM.

Orang nomor wahid di Tuban ini menambahkan, sejalan dengan pelaksanaan program bansos, Pemkab Tuban berupaya menurunkan angka pengangguran yang saat ini yang berada pada angka 2,8 persen.  Angka tersebut masih di bawah standar nasional, provinsi, maupun International Labour Organization (ILO) yang berkisar 3,0 persen. 

Pemkab juga berupaya menekan besaran biaya hidup untuk menurunkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tingginya biaya hidup disebabkan daya beli masyarakat rendah, karena harga barang kebutuhan yang mahal. 

Oleh sebab itu, mantan Ketua PCNU Tuban tersebut menginstruksikan, agar dinas terkait melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan harga bahan pokok. Diantaranya, intens menggelar operasi pasar, dan optimalisasi pengolahan beras di gudang Sistem Resi Gudang (SRG). 

Berbagai langkah tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, harus dilaksanakan beriringan dan saling berkoordinasi. 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” pungkas ulama asal Montong.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban, Nurjanah, mengatakan, program BPNTD di Jawa Timur baru dilaksanakan di Tuban, dan Kabupaten Ngawi. 

Data dari Dinsos P3A Tuban menyebut, jumlah KPM PKH Graduasi di Tuban mencapai 1.068 KPM. Rinciannya KPM PKH Graduasi Mampu sebanyak 378 KPM, KPM PKH Graduasi Mandiri 262 KPM, dan KPM PKH Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 428 KPM.  

Graduasi Mampu merupakan kategori bagi KPM PKH yang tidak layak mendapat bantuan karena memiliki aset yang lebih dari KPM lain (inklusif eror).  Kedua, Graduasi Mandiri yaitu kategori bagi KPM PKH yang sudah mampu, dengan kesadaran sendiri keluar dari kepesertaan PKH. 

Ketiga, Graduasi Mandiri Sejahtera adalah KPM PKH yang sudah keluar dari kepesertaan PKH, dan sudah sejahtera mandiri. Pada kategori ini mereka mempunyai usaha stabil, serta terjamin peningkatan kualitas hidup keluarganya. (tbu)