SuaraBanyuurip.com – Ali Musthofa
Blora – Besuk hari Minggu (3/11/2013), sebanyak 1.773 orang tenaga honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah  akan melaksanakan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Nasib mereka yang tidak lulus tes masih mengambang karena tidak seluruh tenaga honorer K2 akan diangkat menjadi CPNS.
“Yang tidak lulus tes akan ditempatkan di mana, apakah akan diputus kontraknya atau bagaimana?’’ ujar Anggota Komisi A DPRD Blora, Joko Mugiyanto, Sabtu (2/11/2013).
Menurut Bang Jeck, demikian dia akrab disapa, ada informasi hanya sekitar 25 persen saja dari jumlah tenaga honorer K-2 yang akan diterima. Tahun 2013 merupakan tahun terakhir pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Karenanya yang dinyatakan tidak lolos bakal terancam.
Politisi dari Partai Demokrat Blora ini mencontohkan, di Blora ada  tenaga honorer K2 sekitar 1.800 orang, maka yang akan diangkat menjadi CPNS hanya sekitar 400-an orang.
Dia katakan, seharusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera memikirkan nasib para tenaga honorer yang terancam menganggur tersebut. Apabila posisi honorer K2 tetap dipertahankan, tidak memiliki payung hukum yang mendukung, serta sumber penggajian.
Sebagian besar tenaga honorer di lingkungan Pemkab Blora merupakan tenaga teknis yang selama ini sudah mengabdi di atas lima tahun. Bahkan, beberapa telah mengabdi selama puluhan tahun, antara lain tenaga honorer K2 di Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (Distanbunakikan) untuk petugas inseminasi buatan, guru, serta petugas teknis lainnya.
Terpisah, Kepala BKD Blora, Suwignyo, menjelaskan, tanggal 3 November 2013 ada pelaksaan tes pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Namun, pihak BKD belum mengetahui kepastian jumlah honorer yang akan diangkat menjadi PNS.
‘’Jumlah tenaga honorer di Blora sebanyak 1.773 orang. Mengenai berapa persen yang akan diangkat kami belum tahu. Daerah hanya menggelar tes, sedangkan ketentuan lainnya pusat yang memutuskan,†jelasnya.
Terkait kemungkinan sisa tenaga honorer yang belum diangkat, dia juga belum mendapat gambaran langkah apa yang akan diambil. Mungkin akan dibahas setelah tes pengangkatan CPNS. Ada kemungkinan nanti diserahkan ke daerah soal penataannya.
“Hanya, seperti apa teknisnya kami sendiri belum tahu. Kalau misalnya diputus semua juga akan merepotkan karena tenaga mereka masih dibutuhkan, khususnya tenaga guru,’’ katanya. (ali)
