SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta semua organisasi kepala daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran karena realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2019 terdapat kekurangan Rp200 miliar dibanding estimasi yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.Â
Permintaan efisiensi anggaran tersebut tertuang dalam Surat bernomor : 050/214/412.302/2020 tertanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah.
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah, menjelaskan kekurang realiasi SiLPA Rp200 miliar ini dikarenakan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 2019 hanya terealisasi Rp965 Miliar. Sedangkan di dalam APBD 2020, belanja dianggarkan Rp6,4 triliun, sementara pendapatan Rp4 triliun, dengan Silpa Rp2,3 trilun.Â
“Dengan kondisi tersebut, saat ini akan dilakukan efisiensi anggaran untuk semua OPD,” kata ujar Luluk kepada suarabanyuurip.com, Senin (20/1/2020).
Efiesiensi dilakukan dengan tidak melakukan pencairan atau memberikan tanda bintang pada APBD tahun 2020 di luar program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Â
“Nanti, akan ada pengurangan anggaran dari perjalanan dinas, makanan dan minuman, pelatihan, honorarium dan belanja lain yang tidak support 17 program prioritas,” jelasnya.
Bagi OPD yang sudah melakukan efisiensi belanja beberapa waktu lalu, tetap diwajibkan melakukan efisiensi lagi guna penyesuaian estimasi SiLPA.
“Karena jumlah kekurangannya relatif cukup besar,” pungkas Luluk.(rien)Â