SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, akan memanggil tim anggaran pemerintah kabupaten (Pemkab), untuk menanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan.Â
“Sudah kita agendakan, awal Pebruari,” tegas Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, kepada suarabanyuurip.com, Minggu (26/1/2020).
Dikatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan terhadap semua organisasi perangkat daerah (OPD) akan berpengaruh terhadap program kegiatan dalam APBD 2020 yang telah disepakati bersama dan menjadi prioritas yang harus dijalankan.Â
“Jika ada perubahan atau efesiensi dengan menunda sejumlah program mestinya harus duduk bareng. Sehingga kita juga tahu ada berapa kegiatan yang ditunda,” ujarnya.
Menurut Syukur, Pemkab Bojonegoro seharusnya tidak perlu terburu-buru menunda pekerjaan untuk menutupi defisit sekitar Rp200 miliar yang tidak terpenuhi dari dana bagi hasil migas (DBH) Migas.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Nurul Azizah menjelaskan efesiensi anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya untuk belanja perjalanan dinas, makanan minuman, pelatihan, dan kegiatan yang bukan skala prioritas.Â
“Dan itu tidak perlu dirapatkan dengan Badan Anggaran DPRD,” ujarnya.
Dia mengaku, semua usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah disampaikan dalam rapat pembahasan APBD 2020, akan tetap dilaksanakan.Â
“Sepenjang itu masuk dalam program prioritas Pemkab Bojonegoro,” pungkas wanita yang juga Ketua Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro itu.(rien)