SuaraBanyuurip.com -Â d suko nugroho
Bojonegoro – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mendorong adanya sinergitas Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Sunjadi menyampaikan sinergitas ini perlu dilakukan karena baik Perhutani maupun Pemkab Bojonegoro sama-sama memiliki program pemberdayaan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar hutan.Â
Program Perhutani yang dimaksud adalah perhutanan sosial. Yakni sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan yang dilakanakan masyarakat sekitar hutan. Sedangkan Pemkab Bojonegoro memiliki 17 program prioritas yang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018 – 2023.
“Nah, program keduanya ini perlu disinergikan. Anggarannya dari pemkab, lahannya milik Perhutani, dan sasarannya masyarakat Bojonegoro sekitar hutan,” tegas politikus PKB itu kepada suarabanyuurip, Sabtu (26/9/2020).
Sunjani mencontohkan, program kartu petani mandiri (KPM) yang dimiliki Pemkab Bojonegoro. Program ini memiliki sejumlah manfaat mulai dari bantuan sarana produksi (Saprodi), permodalan, pelatihan, hingga beasiswa bagi anak-anak petani.Â
Sehingga program KPM dapat disenergikan dengan program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat desa hutan yang selama ini menggarap lahan di kawasan hutan.Â
“Bagaimana masyarakat penggarap lahan hutan ini bisa mengakses KPM. Untuk itu diperlukan surat keterangan dari Perhutani karena secara administratif yang memiliki lahan, sehingga bisa menjadi dasar pemkab memberikan KPM,” tutur Sunjani, panggilan akrabnya.
Selain itu, lanjut dia, masyarakat sekitar hutan juga dapat mengakses program pemberdayaan lainnya dari Pemkab Bojonegoro. Seperti pelatihan penggemukan sapi, pengolahan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, pariwisata, dan lain sebagaianya.Â
“Jadi program pelatihan bisa diberikan kepada masyarakat sekitar hutan sesuai dengan potensi lokal di masing-masing wilayah,” tandas Sunjani.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) VÂ meliputi Kecamatan Gayam, Purwosari, Ngasem, Kalitidu, Malo, Padangan, Kasiman, dan Kedewan itu optimis sinergitas antara Perhutani dan Pemkab ini kesejahteran masyarakat dapat berjalan beriringan dengan program perhutanan sosial.Â
“Sehingga lestarikan hutan, memakmurkan kehidupan bisa terwujud,” tegas Sunjani.Â
Komisi dewan yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat itu telah mengundang adminstratur (Adm) Perhutani dari tujuh kesatuan pemangku hutan (KPH) dengan lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro yang memiliki program pemberdayaan masyarakat di Pendapa Kecamatan Malo beberapa waktu lalu.Â
Ketujuh Adm Perhutani yang diundang adalah KPH Bojonegoro, Parengan, Padangan, Cepu, Ngawi, Saradan, dan Jatirogo. Sedangkan lima ODP yakni Dinas Pertanian (Disperta), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPU SDA), dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Juga perwakilan dari lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di masing-masing wilayah.Â
“Dari pertemuan kemarin mereka sepakat untuk bersama-sama mensinergikan program. Bahkan ada satu program yang langsung dieksekusi yakni peternakan sapi,” pungkas Sekretaris DPC PKB Bojonegoro itu.(suko)