Banggar DPRD Bojonegoro Gelar Rapat Covid-19

20116

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro – Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di ruang rapat Paripurna, Rabu (6/5/2020).

Wakil Ketua Banggar, Sukur Priyanto, mengungkapkan, besaran anggaran sebesar Rp98 miliar untuk penanganan Covid-19 harus sesuai kebutuhan dan pelaksanaanya tepat sasaran.

“Kalau perlu, pembangunan gedung DPRD ditunda saja. Anggarannya bisa digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat, justru itu yang harus diutamakan sekarang ini,” kata Sukur.

Sementara Anggota Banggar, Lasuri, mengungkapkan, jika Pemkab Bojonegoro mendapatkan sanksi penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan dibenarkan Pemkab Bojonegoro.

“Dan Pemkab Bojonegoro membenarkan ada pemotongan mulai bulan lima ini,” tukasnya.

Sementara untuk penganggaran Covid-19 oleh Pemkab diharapkan benar-benar mampu untuk mencegah penyebaran dan penanganan Virus bisa maksimal di masyarakat.

“Terutama untuk kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) kepada seluruh tenaga kesehatan,” tukasnya.

Dia juga berharap, agar Pemkab Bojonegoro bisa melakukan Rapid Tes secara masif dan bertahap kepada seluruh warga yang berpotensi mengalami penularan Virus salah satunya tenaga kesehatan dan pekerja di pabrik rokok.

Baca Juga :   Warga Perantaun Masih Bisa Nyoblos

“Kita tidak mau, ada cluster penyebaran Virus Corona di Bojonegoro. Oleh sebab itu harus diantisipasi,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar Dinas Sosial kembali menelusuri warga miskin yang belum tercover bantuan dari program pemerintah. Sehingga, benar-benar tercukupi kebutuhan mereka di masa sulit ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan, Ani Pudjiningrum, mengaku, telah berkoordinasi dengan perusahaan rokok di Bojonegoro untuk melakukan Rapid Tes oleh masing-masing perusahaan.

“Mereka masih membicarakan hal ini secara internal, karena kalau kita yang melakukan tidak akan bisa. Alat Rapid Tes stoknya menipis,” imbuhnya.

Terkait APD, Anik mengaku, telah mencukupi semua kebutuhan di fasilitas kesehatan dan juga Pemerintah Desa. Saat ini, APD di pasaran sudah tidak lagi langka, meski harganya masih diatas rata-rata.

“Ada sekira 300 tenaga kerja di perusahaan rokok, dan kita menghimbau untuk dilakukan rapid tes secara mandiri,” pungkasnya.(rien)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *