Mengapa BUMD Bojonegoro Kembang-kempis, Ini Penyebabnya

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, belum bisa diandalkan menjadi mesin penghasil pendapatan asli daerah (PAD). Bisnis yang dijalankan kembang-kempis, bahkan merugi.

Dari beberapa BUMD yang dibentuk Pemerintah  Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang menyetorkan PAD pada 2020 ini hanya PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Besaranya Rp5,6 miliar atau di atas target Rp5,2 miliar.

Sedangkan BUMD lainnya seperti PT Griya Dharma Kusuma (GDK) merugi. Catatan dari LHP BPK tahun 2019, kerugianya mencapai Rp. 932 juta. Padahal perusahaan ini mendapatkan modal sebesar Rp. 7.9 miliar.

PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) juga sama. Perusahaan plat merah yang didirikan pada 2006 lalu, itu tidak menyetorkan PAD karena masih memiliki piutang yang harus dibayar sebesar R3,5 miliar. PT BBS sebelumnya juga mendapatkan modal dari Pemkab Bojonegoro sebesar Rp. 11,5 miliar.

Begitu juga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hingga sekarang belum mempunyai kewajiban untuk setor PAD ke Pemkab Bojonegoro karena cakupan pelayanannya belum sampai 80 persen penduduk Bojonegoro.

Sedangkan PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) belum dipastikan menyetorkan PAD tahun ini. Dividen (laba) 25% dari kerja sama pengelolaan penyertaan modal (Participating Interest/PI) Blok Cepu, dengan PT Surya Energi Raya (SER), sebesar UDD 8.348.916,77 atau setara dengan Rp. 122.086.209.927,71 belum masuk dalam dalam draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).

Sementara Perusahaan Daerah (PD) Pasar tahun ini hanya akan menyetorkan PAD Rp 1,5 miliar sampai Rp 1,7 miliar dari target Rp 7 miliar.

“Dari rapat kerja kemarin, Pak Kepala Dinas Perdagangan akan menyetorkan sekitar itu. Alasannya regulasi atau perbup terkait sewa bedak atau kios pasar tenyata berlaku Januari 2021,” ujar Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri kepada suarabanyuurip.com, Jumat (21/8/2020).

Lasuri mengungkapkan, ada beberapa kelemahan BUMD yang menyebabkan belum maksimal menyetorkan PAD. Utamanya adalah tidak ada blue print yang jelas sebagai landasan untuk menjalankan bisnisnya.

“Selama ini mereka tidak memiliki kerangka kerja terperinci. Apa sih yang akan mereka kerjakan dalam rangka memperoleh keuntungan,” tegas politisi PAN itu.

Selaian itu, lanjut Lasuri, sumber daya manusia (SDM) juga menjadi persoalan urgent di BUMD Bojonegoro. Selama ini SDM yang mengisi tidak memiliki kompetensi di bidangnya. 

“Nah, mulai sekarang mudah-mudahan akan ada perubahan setelah semua BUMD berbenah dengan adanya para direksi dan komisaris baru yang berkompeten di bidangnya. Sehingga bisa menyusun kinerja baik dan membawa perubahan di BUMD yang mereka tangani,” harapnya.

Menurut Lasuri, permodalan yang diberikan Pemkab Bojonegoro kepada BUMD sampai saat ini masih cukup untuk menjalankan usahanya. Namun demikian, jika perusahan-perusahaan tersebut memiliki etos kerja dan bisnis plan yang menjanjikan, serta bisa memberikan keyakinan dapat mengajukan penambahan permodalan sesuai kebutuhan.

“Bisa saja mereka meminta penambahan modal. Tapi kami kira untuk saat ini msh cukuplah,” pungkasnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Prianto. Politisi Partai Demokarat itu menilai ada beberapa persoalan yang menyebabkan BUMD Bojonegoro tidak bisa berkembang. Di antaranya SDM, permodalan, dan usaha yang dijalankan.

Bisnis yang dijalankan BBS, misalnya. Menurut Sukur, seharusnya tidak hanya difokuskan pada usaha di bidang migas. Tapi dapat menangkap peluang usaha di bidang lainnya.

“Ibarat Bus, BBS ini hanya memiliki trayek Bojonegoro – Surabaya. Jadi tidak bisa mengangkut penumpang di luar itu. Beda lagi kalau trayek mereka antar kota antar provinsi,” sambung Sukur memberikan ilustrasi saat di temui di ruang kerjanya usai usai rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPAD) ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/8/2020) kemarin.

Sebelumnya, Direktur PT BBS, Thomas Gunawan telah menyiapkan sejumlah bisnis baru dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek yakni melakukan renegosiasi perjanjian untuk penyewaan perkantoran dan penginapan, serta menambah fasilitas di The Residence Desa Talok, Kecamatan Kalitidu.

“Kami juga akan ikut terlibat di proyek Gas JTB.  Karena proyek ini akhir 2021 ditargetkan sudah selesai,” ujar Thomas usai rapat kerja dengan Komisi B beberapa waktu lalu.

Sedangkan bisnis jangka panjang yang akan dikerjakan, tambah Thomas, adalah pengelolaan gas dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu dan PI Sukowati, Blok Tuban. 

“Kami targetkan pengelolaan gas sudah produksi pada 2022 nanti,” pungkas mantan Project Directur JTB PT Rekayasa Industri itu.

Untuk dividen PT ADS Rp. 122.086.209.927,71 baru akan masuk menjadi pendapatan daerah pada 8 Oktober 2020 atau terhitung 65 hari setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) digelar 4 Agustus kemarin.(suko)