Fraksi Partai Demokrat : Bojonegoro Jangan Hanya Bergantung Dana Transfer dari Pusat

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – Sebanyak 8 Fraksi di DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, sepakat mendukung Raperda tentang Perubahan APBD 2020 agar ditindaklanjuti untuk disahkan menjadi Perda.

Dukungan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum atas Raperda tentang Perubahan APBD Bojonegoro 2020, Jumat (4/9/2020) kemarin. Bupati Anna Muawanah mengikuti rapat paripurna secara virtual.

Namun demikian ada beberapa saran yang disampaikan beberapa fraksi. Salah satunya fraksi Demokrat. 

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Mochlasin Afan  memandang adanya ketergantungan Pemkab Bojonegoro terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangatlah besar. Mengingat jika ada ketidakstabilan keuangan negara akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan keungan daerah.

“Ini perlu formulasi lebih baik. Bagaimana ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan PAD dari BUMD-BUMD yang selama ini belum bisa diandalkan sebagai sumber PAD,” sarannya.

Fraksi Partai Demokrat juga menanyakan penjelasan laba rugi terutama pada BUMD yang selalu berpotensi rugi dan minim kontribusi. Sebab dalam pos hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan dari target sebesar Rp. 133.023.231.640 pada APBD Tahun 2020 sebelum perubahan, mengalami penurunan 84,22% atau menjadi  Rp20.986.887.766.

“Itu terjadi pada pos bagian laba atas penyertaan modal BPR; GDK, dan BBS,” tegasnya.

Di bidang pendidikan, Fraksi Partai Demokrat menyayangkan rendahnya serapan anggaran tahun 2020 berjalan di sektor pendidikan. Karena konidisi pandemi sekarang ini, selain keshatan, pendidikan dalam mencerdasakan anak bangsa harus tetap berjalan baik dan memberi manfaat.

“Tapi kami tidak melihat akselerasinya. Kami menunggu trobosan dari Dinas Pendidikan untuk tetap melayani pendidikan kepada anak didik sebagai penerus bangsa,” tandasnya.

Penghentian Dana Bosda untuk siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA juga menjadi sorotan. Fraksi Partai Demokrat mendorong agar Bosda tetap diberikan tahun 2020 ini sbagai penopang lajunya pendidikan di tengah kondisi pandemi. 

“Kami mengapresiasi pemberian insentif GTT dan PPT sebanyak 3.529 orang, namun agar itu dijelaskan peruntukannya,” tandasnya. 

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera, Lasuri berharap agar Raperda Perubahan APBD ini dapat segera disahkan singkat, cepat dan tidak bertele-tele.

“Ikan sepat, ikan gabus dan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele,” ujarnya berpantun yang disambut tepuk tangan.

Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera memahami dalam Peruahan APBD 2020 ada penurunan pendapatan secara akumulaitif 14,15 %. Hal ini disebabkan adanya perkembangan asumsi dan adanya penurunan di semua sektor pendapatan.

Pihaknya memberikan apresiasi besar kepada Bupati Anna Muawanah atas ditundanya tarif parkir berlangganan dan peraturan bupati (Perbup) sewa kios dan bedak pasar dearah.

“Ini menunjukkan bahwa Pemkab Bojonegoro memiliki sense of crisis kepada masyakat di tengah pandemi covid saat ini,” tegasnya.

Apresiasi juga diberikan Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera kepada Pemkab Bojonegoro di tengah pandemi covid yang melanda, saat kabupaten/kota di Indonesia mengalami stagnasi dalam pembangunan, namun Kabupaten Bojonegoro tetap melaksanakan proses pembangunan sesuai apa yang sudah direncanakn dan ditetapkan dalam APBD 2020.

Selain itu, Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera memberikan poin tersendiri dengan langkah-langkah yang diambil pemkab atas terbitnya SKB dua menteri terhadap refocusing anggaran APBD 2020 untuk memangkas anggaran sampai 50% untuk belanja modal dan jasa.

“Ini memang pilihan sulit. Namun semua itu akan bisa kita lihat keberanian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat atas sebuah pilihan yang sulit ini,” tandasnya.

Terkait desakan beberapa pihak agar SD dan SMP dibuka kembali untuk pembelajaran tatap muka, Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera memberikan masukan agar pemkab berhati-hati dan jangan gegabah membukanya karena kesehatan anak didik dan tenaga pengajar harus duprioritaskan keselamatannya.

Selanjutnya, atas penebangan pohon di jalan protokol menjadi pilihan sulit karena jika tidak ditebang akar-akar pohon akan menggangu proses pembangunan saluran air yang akan dilaksanakan.

“Sekali lagi inilah ujian bagi seorang peminpin untuk mengambil tanggungjawab. Fraksi kami menyarankan agar dibuatkan master plan agar wilayah kota tidak terjadi banjir saat musim hujan tiba, dan setelah selesai dilakukan penanaman pohon penghijauan kembali,” sarannya. 

Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Kanor – Rengel, Fraksi PAN menyarankan agar pemkab tetap mempedomani KJJP yang dilakukan tim appraisal agar dibelakang hari tidak timbul permasalahan hukum..

Ditambahkan, sekarang ini di Kabupaten Bojonegoro sedang panen tembakau. Tapi sungguh menyedihkan karena harga tembakau sangat rendah. Untuk itu Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera meminta dinas pertanian bagian perkebunan dan dinas perdagangan untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit, dengan memanggil semua pabrikan tembakau yang ada di wilayah Bojonegoro. 

“Agar solusi rendahnya tembakau segera teratasi,” pungkasnya.(suko)