SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di industri hulu minyak dan gas bumi (migas), dalam rangka kepastian bisnis dan menjaga penerimaan negara.
Kerja sama tersebut diformalkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) terkait penanganan masalah-masalah yang menyangkut SKK Migas sebagai perwakilan negara di sektor hulu migas.
Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih mengatakan penandatanganan kerja sama dilakukan secara terpisah, mengikuti protokol Covid-19.
“Dalam hal menjalankan tugas dan pengambilan keputusan, tentu SKK Migas tidak terlepas dari permasalahan hukum. Dengan adanya kerja sama dengan pihak JAMDATUN, kami berharap akan mendapatkan dukungan dalam mengatasai permasalahan atau gugatan hukum dari pihak lain sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian industri hulu migas serta kerugian lain,†kata Susana melalui siaran persnya, Rabu (7/10/2020).
Susana menambahkan, saat ini SKK Migas mengelola aset hulu migas negara yang bernilai Rp 841 triliun. Terdapat ribuan kontrak setiap tahun beserta implementasinya.
Dari ribuan kontrak tersebut, menurutnya, terdapat beberapa perselisihan dengan pihak ketiga yang akhirnya berujung pada gugatan di jalur hukum. Karena SKK Migas memiliki keterbatasan sumber daya manusia, maka kerjasama ini menjadi jalan keluar terbaik bagi Negara.
“Tantangan kami saat ini adalah meningkatkan produksi migas, sehingga melalui kerjasama ini SKK Migas dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat dan optimal†ucapnya.
Kerja sama SKK Migas dan JAMDATUN ini, kata Susana, merupakan hal yang tepat karena kedua institusi tersebut memiliki kepentingan yang sama yakni mengutamakan kepentingan negara sesuai di bidangnya masing-masing. JAMDATUN adalah Jaksa Pengacara Negara yang memiliki sumber daya profesional dalam bidangnya.
Terdapat 8 (delapan) ruang lingkup kerja sama dalam PKS yang keseluruhannya menitikberatkan pada kerjasama antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan hukum di hulu migas. SKK Migas optimis dengan kerja sama ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dalam mengatasi perkara-perkara hukum di hulu migas.
“Langkah awal implementasi kerja sama ini adalah peningkatan aspek kompetensi sumber daya manusia, pembekalan dan peningkatan pengetahuan dalam mendukung kerjasama ini menjadi sangat penting. Untuk itu SKK Migas dalam waktu dekat akan segera menyusun kegiatan pelatihan bersama JAMDATUN,†terang Susana.(suko)