SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, perhatikan serius Kebutuhan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur. Musababnya, pengajuan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021 melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro belum mendapat kejelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Agung Handoyo, mengaku, telah mendengar penjelasan dari BKPP terkait penambahan sebanyak 1.000 ASN untuk mengisi tiga formasi di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Rinciannya, formasi Guru semua jenjang mendapat kuota terbanyak yakni sebanyak 375, Tenaga Kesehatan 315, Teknis sebanyak 333, dan 7 Dokter Spesialis.
“Kami sudah mendengar dari Kepegawaian, dan mencoba untuk melakukan lobi, meski ada beberapa kendala terkait situasi masih pandemi,” ujar Agung kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (16/02/2021).
Anggota DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan itu menjelaskan, formasi ASN tersebut dinilai memang mendesak. Disebabkan setiap tahun ada ratusan pegawai yang pensiun. Sementara jumlah pegawai dilingkup Pemkab saat ini baru sekira 8.000 ASN. Masih jauh dari jumlah ideal, yang menurutnya dibutuhkan sekurang-kurangnya 16.000 pegawai di Bojonegoro.
“Sebenarnya dari jumlah ASN yang ada saat ini masih kurang. Mengingat cakupan wilayah Kabupaten Bojonegoro yang cukup luas. Sementara pegawai yang memasuki masa pensiun juga banyak. Namun juga harus dilihat kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang belum memungkinkan untuk memenuhi anggaran Belanja Pegawai,” jelasnya.(fin)