SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Blora – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kepada semua kepala daerah untuk waspada terhadap lonjakan kasus Covid-19 pascalibur panjang lebaran 2021. Sebab, meski pemerintah telah melarang mudik, namun masih ada 1,1% warga yang masih mudik.
“Sepertinya ini kecil, tapi 1,1% sama dengan 1,5 juta warga masyarakat. Jadi semua kepala daerah harus hati-hati. Betul-betul harus waspada. Karena setelah libur panjang berpotensi munculnya kasus baru Covid,” ujar jokowi dalam pengarahannya melalui aplikasi zoom meeting yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (17/5/2021).
Jokowi berharap tidak ada lonjakan kasus aktif sebesar tahun lalu karena saat ini Indonesia telah mengalami penurunan kasus aktif. Karena itu Ia meminta adanya konsistensi dan ketahanan (endurance) dalam mengambil kebijakan-kebijakan persebaran Covid-19.
“Hati-hati dengan gelombang kedua gelombang ketiga yang menimpa negara-negara tetangga kita. Malaysia sudah lockdown sampai nanti Juni. Tetap semuanya harus hati-hati,” tegasnya.
Data bed occupancy ratio (BOR) saat ini sudah mengalami penurunan, Presiden mengimbau agar Bupati/Walikota serta Gubernur untuk bersama-sama bekerja keras dan bahu membahu menurunkan angka BOR.
“Tolong semua Gubernur, Bupati/Walikota tahu angka-angka ini. Kalau yang masuk rumah sakit banyak, harus ekstra hati-hati karena angka BOR nasional di bawah angka 29%. Kalau obat kurang atau vaksin tidak ada segera telepon Menteri Kesehatan,” lanjut Jokowi.Â
Presiden juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada dan berhati-hati ditengah kenaikan kunjungan di tempat pariwisata dan tingkat hunian hotel.
“Bagi daerah di zona merah dan orange tempat wisata ditutup dulu. Yang daerahnya zona kuning atau hijau buka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk pertumbuhan ekonomi dan penanganan Covid 19 harus dapat berjalan beriringan,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah berjalan lebih dari satu tahun dan para pengambil kebijakan mempunyai satu tujuan yaitu bagaimana menghentikan penyebaran virus ini.
“Agar para pengambil kebijakan, para pemimpin menggunakan analogi-analogi yang sederhana agar dapat dimengerti oleh seluruh elemen masyarakat. Seperti bapak Presiden menggunakan analogi mengendarai kendaraan, kapan saat tepat menginjak gas dan kapan saat yang tepat menarik rem,” kata Tito.
Mantan Kapolri ini menegaskan persebaran virus global sampai saat ini belum dapat terkendali. Diisisi lain Indonesia mengalami perbaikan dengan diterapkannya PSBB yang kemudian diikuti dengan PPKM Mikro. Pengambilan kebijakan tersebut mampu menekan angka indikator pengendalian Covid-19.
“Saya berharap Forkopimda memanfaatkan forum ini agar kompak dan bersinergi mengendalikan angka-angka indikator tersebut dan Pemerintah Daerah saya harap tetap waspada menghadapi fenomena munculnya varian baru virus Covid setelah libur panjang,” pungkasnya.Â
Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan kesiapan dan kesanggupannya melaksanakan arahan tersebut.
Sementara itu, data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora, ada 1.658 orang pemudik dari 281 rukun warga (RW) hingga H-2 lebaran Idul Fitri 1442 H lalu.
“Kalau kondisi sebenarnya sudah ada ribuan pemudik yang masuk Blora,†ujarnya Kepala Dinas DPMD Blora, Hariyanto.
Dia mengakui, input data dari Jogo Tonggo terlambat. Sebab sampai H-2 lalu, baru 23 % atau 281 RW yang datanya berhasil diinput. Dari total 1.213 RW yang tersebar di 14 Kelurahan dan 271 desa di 16 kecamatan.(suko)Â