SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur akan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara (Tbk) dan PT Hutama Karya (HK), terkait proyek jaringan gas (Jargas) untuk rumah tangga. Kabupaten Bojonegoro memperoleh 10.000 sambungan rumah (SR) yang diperuntukkan bagi warga di Kecamatan Kota, Gayam dan Ngasem.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengaku sampai saat ini belum pernah melakukan RDP terkait proyek Jargas.
“Saya kira kita bisa agendakan untuk RDP saat Banmus akhir bulan nanti,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (14/8/2021).
Menurut Lasuri, RDP ini penting dilakukan untuk mengetahui progres dan skema jargas di Bojonegoro kedepannya. Juga peluang usaha yang dapat ditangkap daerah. Sebab dari informasi yang diperoleh, skema jargas nantinya seperti perusahaan daerah air minum (PDAM).
“Nah, kalau skemanya seperti itu ada peluang bagi BUMD untuk terlibat. Karena itu dalam RDP nanti kita juga akan undang Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait,” tegas politisi PAN ini.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan, pemerintah akan menggandeng badan usaha dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pelaksanaan jargas.
“Agar program ini berjalan maksimal dan meringankan beban finansial negara,” ujarnya saat konferensi pers terkait Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021 pada 10 Januari 2021 lalu.
Jargas 10.000 SR di Bojonegoro ini masuk dalam kontrak tahap III terdiri dari 3 paket yang meliputi tujuh lokasi yaitu Kabupaten Wajo dan Kabupaten Banggai, Kabupaten Lamongan, serta Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Totalnya ada 44.461 SR yang dibangun dengan nilai Rp 372,134 miliar.
Hubungan Masyarakat (Humas) PT Hutama Karya, Anan Dwi Sutrisno menyampaikan secara teknis pembangunan jargas di Bojonegoro melalui beberapa tahapan. Mulai dari pemasangan pipa induk, pipa distribusi dan sambungan rumah.
“Progresnya saat ini telah mencapai 50 persen,” ujarnya seperti diberitakan kemarin.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bojonegoro Budi Sukisna menjelaskan dari 10.000 SR itu untuk wilayah perkotaan sebanyak 4.000 SR, dan 6.000 SR di Kecamatan Gayam dan Ngasem.
“Skenarionya sama dengan PDAM dan akan dipasang meteran. Jadi masyarakat dikenakan biaya perbulan, tapi lebih murah dibandingkan elpiji,” katanya.(suko)Â