DPRD Dorong Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Proaktif di Proyek Gas JTB

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mendorong Tim Optimalisasi Kandungan Lokal lebih proaktif menjembatani persoalan sosial masyarakat di proyek gas Jambaran-Tiung Biru (JTB). Baik itu masalah keterlibatan tenaga kerja, peluang usaha maupun adanya keterlambatan pembayaran tagihan (invoice) kepada kontraktor lokal.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengaku beberapa kali mendengar dan melihat gejolak sosial warga ring 1 Lapangan Gas JTB yang meminta agar dilibatkan. Meskipun jumlah kebutuhan naker gas JTB tidak sebanyak seperti di proyek rekayasa pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement and Construction/EPC) 1 Banyu Urip, Blok Cepu.  

 “Waktu dulu padahal proyek Banyu Urip kontraktornya adalah pihak swasta murni, bukan perusahaan pelat merah. Nah kenapa itu dulu bisa dilakukan di Banyu Urip, tapi sekarang kok nggak bisa dilakukan di proyek JTB ?” bebernya kepada suarabanyuurip.com, Rabu (15/9/2021).

Lasuri menegaskan, Pemkab selaku penguasa di Bojonegoro, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disperinaker) seharusnya mampu menjadi mediator untuk menjembatani warga terdampak dengan kontraktor yang mengerjakan proyek Gas JTB. 

“Menurut saya ini pekerjaan rumah atau PR dari Disperinaker untuk lebih memaksimalkan perannya untuk memperjuangkan hak-hak warga terdampak,” ujar politisi PAN ini.

Lasuri mengingatkan, keberadaan proyek pertambangan migas di Bojoegoro sudah semestinya dapat mensejahterakan masyarakat, utamanya warga terdampak. Baik dari sisi naker lokal, sub pekerjaan, dan penerimaan program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroprasi. 

“Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tegasnya. 

Senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja), Parmani. Menurut tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam ini, selama ini Tim Optimalisasi Kandungan Lokal yang dibentuk Pemkab Bojonegoro terlihat tumpul di proyek Gas JTB. Kondisi ini berbeda saat proyek EPC Banyu Urip berlangsung pada medio 2011. 

“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa Pemkab Bojonegoro sekarang ini terkesan abai dengan persoalan yang dihadapi warga terdampak dan pengusaha ring satu JTB,” sambung Parmani dikonfrontir terpisah. 

Oleh karena itu, LSM di ring satu pertambangan migas ini mendesak kepada Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Bojonegoro bekerja lebih maksimal. Sebab tim yang terdiri dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) itu memiliki tugas mengawal peraturan daerah (Perda) No.23/2011 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan migas atau biasa disebut Perda Konten Lokal. 

“Apalagi proyek Gas JTB ini akan segera selesai, dan tentunya akan diikuti ribuan pengangguran. Bagaimana solusi pemkab mengatasi ledakkan pengangguran ini harus disiapkan,” pungkas Parmani. 

Sementara itu, Ketua Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Bojonegoro, Nurul Azizah menyatakan siap memfasilitasi pengusaha lokal maupun warga terdampak proyek Gas JTB. 

“Apa masih banyak yang belum terbayar ?Monggo dibuatkan surat ke Ibue untuk difasilitasi penagihannya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro ini, Rabu (16/9/2021).(suko)