SuaraBanyuurip.com – Sami’an Sasongko
Jakarta – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa optimisme pertumbuhan ekonomi nasional yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan.
Dengan mengedepankan dan menerapkan konsep ekonomi biru dalam mengembangkan perekonomian nasional secara berkelanjutan dari hulu sampai dengan hilir lintas sektor.
Hal itu diungkapkan Co-Founder Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I) & Sekretaris Jenderal Asosiasi Penerima Beasiswa LPDP/Mata Garuda, Satya Hangga Yudha, kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (16/09/2021).
Menurut Hangga Yudha, perlu terus berinovasi dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati laut kita untuk dapat memaksimalkan potensi dari setiap daerah dan mensejahterakan masyarakat setempat. Ini semua akan membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan tiga program terobosan 2021 – 2024.
Salah satunya peningkatan pendapatan negara bukan pajak dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Kendati perlu juga mengedepankan dan menerapkan konsep ekonomi biru dalam mengembangkan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
Dari hulu sampai dengan hilir lintas sektor merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Terutama ditengah-tengah masa pandemi COVID-19.
“Ekonomi biru akan membantu kami juga untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yang salah satu tujuannya adalah, “kehidupan di bawah air” (SDG 14). Pada akhirnya, masyarakat pesisir yang menjadi stakeholder utama wilayah laut yang akan merasakan manfaat-manfaatnya secara nyata,” ujarnya.
Pria ramah ini merasa senang dengan adanya program Zero Waste dari KKP yang sudah mulai diimplementasikan, tentu dampaknya terhadap lingkungan positif. Untuk dapat memaksimalkan potensi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru. Hangga berharap, KKP terus bekerjasama dan berkolaborasi lintas sektoral (lintas kementerian) karena banyak kementerian yang harus terlibat dalam pelaksanaan ekonomi biru.
“Kedepannya, para generasi muda harus mengetahui betul mengenai konsep dari ekonomi biru dan apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap sektor karena generasi muda merupakan generasi masa depan Indonesia,” pungkasnya.
“Ada sebuah optimisme yang besar sekaligus menjadi harapan kita bersama, harapan pemerintah, bahwa PP 85 memberi optimisme untuk diwujudkan. Ada yang menggembirakan juga, bahwa ada tarif Rp0 yang mengenai nelayan kecil,” tandas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Prof. Ari Purbayanto dalam dialog interaktif Bincang Bahari KKP yang digelar hybrid, Kamis 16 September 2021.(sam)