SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Industri hulu migas berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 136,8 triliun (kurs 1 USD = Rp14.350) hingga kuartal III 2021, dan telah melampaui target APBN 2021 yang ditetapkan sebesar 131%. Capaian ini dipengaruhi oleh membaiknya harga minyak dunia.
“Kami bersyukur hingga 30 September 2021, salah satu Key Performance Indicator atau KPI SKK Migas yakni penerimaan negara telah tercapai, bahkan melebihi target. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan terkait atas dukungan serta kerja sama yang baik sehingga industri ini berhasil memberikan penerimaan negara yang optimal dimasa pandemi seperti ini,†kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dalam keterangan resminya.
Dwi menjelaskan optimalnya penerimaan negara dari hulu migas tidak lepas dari harga minyak dunia yang berangsur membaik dan juga efisiensi kegiatan operasi hulu migas yang dilakukan. Membaiknya harga minyak dimulai pertengahan tahun 2021, harga ICP (Indonesian Crude Price) mulai mengalami kenaikan hingga per September mencapai US$ 72,2/barel.
“Tentunya kita semua berharap membaiknya harga minyak dunia ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha hulu migas agar gairah investasi dapat kembali menggeliat setelah sempat lesu pada 2020 lalu,” ujar mantan Direktur Utama PT Pertamina (Perseor) ini.
“Tidak hanya harga minyak dunia, diprediksi harga LNG juga cenderung meningkat hingga kuartal I Tahun 2022, seiring dengan peningkatan kebutuhan energi dunia,” lanjut Dwi.
Untuk capaian lifting migas nasional per Kuartal III – 2021, Dwi menyebutkan capaian saat ini adalah 1.640 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) dengan rincian lifting minyak sebesar 661 ribu barel minyak per hari (BOPD), atau 93,8% dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD. Sedangkan lifting gas sebesar 5.481 MMSCFD (standar kaki kubik per hari) dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 97,2%.
Sementara investasi di hulu migas juga meningkat seiring dengan membaiknya harga minyak dunia dan mulai bergeraknya perekonomian nasional. Saat ini nilai investasi di hulu migas telah mencapai Rp. 113,3 triliun.
Sedangkan untuk realisasi biaya cost recovery pada kuartal III 2021 telah mencapai Rp. 79,8 triliun.
“Realisasi cost recovery berada di angka 68,90% terhadap outlook. SKK Migas akan terus mengawal agar angka cost recovery berada di bawah target melalui efisiensi dan optimalisasi kegiatan operasi KKKS,” terang Dwi.
Terkait capaian lifting migas yang masih di bawah target, Dwi menyebutkan ada beberapa kondisi yang menyebabkan hal itu terjadi yakni entry point awal tahun 2021 yang rendah karena adanya beberapa kegiatan pengeboran dan onstream proyek 2020 yang tertunda dikarenakan pembatasan mobilitasi manusia dan peralatan akibat pandemi Covid-19.
“Kemudian terjadinya unplanned shutdown, terlambatnya kegiatan pengeboran akibat terkendala masalah perizinan dan pembatan mobilisasi, serta mundurnya beberapa onstream lapangan yang terjadi pada tahun 2021 ini,†jelas Dwi.
Namun demikian, SKK Migas bersama KKKS terus melakukan upaya untuk meningkatkan lifting tahun 2021 yakni melalui optimalisasi produksi dengan perkiraan tambahan 3.000 BOPD, tambahan sumur pemboran dan Work Over dengan tambahan 500 BOPD, penggunaan teknologi produksi dan debottlenecking dengan tambahan 500 BOPD, pengurasan stok dengan tambahan 1.800 BOPD, serta melalui crashed program dengan perkiraan tambahan 1.600 BOPD.
“Sedangkan untuk gas, kami akan melakukan optimasi penyerapan sehingga ada tambahan lifting 55 MMSCFD dan melalui optimasi operasi dengan tambahan 20 MMSCFD,†pungkas Dwi.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyoroti kinerja bidang energi nasional masih terpuruk dan belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan. Ia mencontohkan sektor minyak dan gas (migas), baik impor, lifting maupun pembangunan kilang baru masih jeblok.
Mulyanto menilai, impor migas nasional, terutama BBM dan elpiji, bukannya menurun malah terus melonjak. Akibatnya defisit transaksi berjalan membengkak. Menurutnya pemerintah seperti tidak punya strategi yang konsisten untuk menurunkan impor migas ini.
Ia membeberkan, dari data BPS menunjukan pada Mei 2021, lonjakan impor migas menjadi sebesar 2,06 miliar dollar AS. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (year-on-year) meningkat sebesar 212 persen. Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas ini sebesar 1,12 miliar dollar AS meningkat sebesar 1020 persen dibandingkan tahun 2020 (y-on-y). Meroket lebih dari sepuluh kali lipat.
Defisit transaksi berjalan sektor migas untuk tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 11 miliar dollar AS. Padahal pada tahun 2019 hanya sebesar 10 miliar dollar AS. Pada tahun 2020 bahkan hanya sebesar 6 miliar dollar AS.
“Lifting minyak kita memiliki visi 1 juta bph (barel per hari) di tahun 2030. Namun anehnya, target lifting tahunan bukannya naik, malah justru terus melorot. Target lifting minyak tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022 masing-masing sebesar 775, 755, 705 dan 704 bph. Terus turun. Sementara realisasinya setiap tahun selalu di bawah target. Karena penggunaan BBM terus naik, maka otomatis impor migas tetap membengkak. Alhasil devisa negara terkuras,” papar Politisi dari Fraksi PKS ini dalam keterangan resminya.
Di sisi lain, lanjutnya, kemampuan kilang untuk mengolah BBM secara domestik masih lemah. Hampir 25 tahun sejak pengoperasian RU VII Kasim di Papua pada tahun 1997, tidak ada lagi pembangunan kilang baru. Pembangunan kilang Bontang tidak jelas juntrungannya. Kilang Tuban, Jawa Timur, masih pada tahap pembebasan lahan. Padahal sudah dimulai sejak tahun 2017. Â
“Dari total 6 buah kilang yang ada, Pertamina baru mampu menghasilkan BBM sebanyak 850 – 950 ribu bph. Setengah dari kebutuhan domestik,” beber Mulyanto.(suko)