SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angling Dharma mengkritik pedas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pasalnya, wakil rakyat tersebut harusnya lebih menaruh perhatian dan kepedulian terhadap korban peristiwa perahu terbalik di Semambung-Rengel. Bukan malah sebaliknya, kurang ada kepeduliannya.
Ketua LSM Angling Dharma, Muhammad Nasir menyatakan, bahwa pihaknya tidak mempersoalkan perihal kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD Bojonegoro. Karena memang sudah merupakan hal yang sah sesuai aturan dan sudah masuk dalam rencana kegiatan wakil rakyat. Hanya saja, para wakil rakyat harusnya bisa menaruh perhatian dan kepedulian lebih kepada para korban perahu terbalik, bukan malah sebaliknya.
“Yang patut disayangkan kenapa anggota DPRD dalam rangka Kunker kok langsung tancap gas. Jujur saja saya sangat menginginkan anggota DPRD bisa menaruh lebih perhatiannya pada korban perahu terbalik di tambangan Kanor – Rengel itu,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (08/11/2021).
Karena apa, lanjut Nasir, dulu waktu pilihan dalam mencari dukungan suara, para anggota DPRD selalu ada waktu untuk terjun ke masyarakat guna mendulang suara.
“Tapi apa, begitu jadi anggota DPRD kok aneh sekali. Mana perhatian atau kepeduliannya terhadap musibah perahu terbalik, tidak ada suaranya ini,” ucapnya.
Menurut Nasir, minimal para anggota DPRD berlomba-lomba untuk memelopori dalam penggalian dana yang dianggap bisa meringankan beban para keluarga korban. Hal tersebut yang sepatutnya ditunggu, karena mereka bisa menjadi DPRD dipilih oleh rakyat.
Sehingga harus berani mengambil sikap dalam membantu, melayani dan melindungi rakyatnya sesuai dengan jabatan yang pernah diperebutkan pada saat kontestasi politik berebut menjadi anggota DPRD.
“Mending dana Kunker itu bisa diberikan ke para keluarga korban perahu terbalik, biar dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, itu lebih bagus,” sarannya.
Menanggapi kritikan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, mengucapkan terima kasih ada masukan dan saran. Ia mengaku terbiasa menerima kritik yang dialamatkan ke anggota DPRD.
“Yang perlu diingat, lembaga DPRD bukan lembaga eksekutor. Kami tidak punya kewenangan mendistribusikan keuangan,” ujarnya.
Berkaitan korban peristiwa perahu terbalik, Petinggi Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro ini menjelaskan, bahwa sudah ada pos anggaran tak terduga yang bisa dipergunakan untuk situasi darurat termasuk situasi bencana. Kewenangan distribusi keuangan pada pos anggaran berada pada eksekutif.
“Siapa yang bisa mendistribusikan?, ya bisa BPBD, Kesra, atau Pemkab. Masing-masing sudah ada posnya sendiri-sendiri. Baik anggaran perjalanan dinas, anggaran sosial, anggaran bencana, semua slot anggarannya ada. Lembaga DPRD sudah menyiapkan itu bersama eksekutif. Dan sudah dianggarkan pada tahun sebelumnya,” terang Sukur.
“Jadi tidak bisa kalau tiba-tiba anggaran perjalanan dinas langsung berubah dialihkan untuk membantu korban bencana. Didalam sistem tata kelola keuangan, hal itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Berkenaan kritikan tentang anggota DPRD yang tidak nampak di lokasi pencarian keluarga korban perahu terbalik. Sukur menyanggah bahwa tidak semua aktifitas anggota DPRD selalu terpublikasi.
“Dalam aktifitas anggota DPRD, kan tidak harus semua terpublikasi. Adapun satu atau dua anggota DPRD yang datang kesana menujukkan kepedulian, kan tidak harus dipublish,” pungkasnya.(fin)