SuaraBanyuurip.com – Teguh Budi Utomo
Surabaya – Digitalisasi kini menjadi kata kunci di sektor publik dan dunia usaha. Ini perlu diperkuat dengan integrasi sistem, sehingga mengubah perilaku layanan dari paper-based (berbasis kertas) menjadi paperless (hemat kertas).
Demikian benang merah yang bisa ditarik dari Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur (Jatim) bertema “Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit†yang diselenggarakan secara daring oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (17/11/2021).
Hadir sebagai narasumber adalah Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Mu’awanah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur Arumi Bachsin, Head of Small Medium Enterprise Partnership Programme PT. Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Muhammad Fikser. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjadi pembicara kunci dalam acara ini.
Wagub Emil mengungkap, masih terjadi upaya digitalisasi tanpa melakukan perubahan proses bisnis. Sekarang orang bisa melakukan aplikasi online, masuk meja depan. Karena proses tidak dibuat lebih sederhana, akhirnya numpuk di meja depan.
Hal itu terjadi karena aplikasi membuat banyak orang lebih mudah mengakses, tapi layanan yang dirasakan tetap lambat. Kondisi itu terjadi akibat informasi layanan lanjutan tidak disampaikan dengan jelas.
“Ini yang menyebabkan masyarakat tak antusias terhadap opsi digital. Mereka tidak yakin apakah akan dilayani,” katanya.
Emil menyebut, pekerjaan rumah pemerintah adalah menjadikan digitalisasi bukan sebagai kosmetik belaka. Proses bisnis masih paper-based, bukan paperless. Sering proses digital mempersulit, bukan mempermudah.
Aspek kemudahan dan kesederhanaan harus dipikirkan saat kita mendigitalisasi proses,” jelas Emil Dardak.
Ia mencontohkan, masih diperlukannya fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk saat mengurus sesuatu. Seharusnya itu sudah ada di data base pemerintah.
“Saya bilang begini karena masih berproses, di sisi lain kita harus hargai proses ke sana,” katanya.
Sedangkan Rudi Ariffianto menjelaskan, PT Pertamina (Persero) telah menggunakan teknologi digital secara komprehensif untuk mendongkrak usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan. Dalam 1,5 tahun ini sudah melakukan 414 pelatihan yang diikuti 11.955 UMKM. Teknologi digital memudahkan semua.
“Kami melakukan 33 pameran online dan offline dengan diikuti 292 mitra binaan,” kata Rudi.
Hasilnya, 656 mitra binaan Pertamina memiliki izin dan sertifikasi usaha. Selain itu 1,935 mitra binaan UMKM dan 4.845 mitra binaan RB naik kelas pada 2019-2021.
“Ada 291 mitra binaan yang omzetnya bertambah dan 61 UMKM yang mengglobal menjadi eksporter baru,” kata Rudi.
Semua ini tak lepas dari sembilan program unggulan Pertamina. Yakni, program UMK Academy, hibah teknologi tepat guna bagi UMKM, sertifikasi dan perizinan, display product SME, e-learning. publikasi UMKM, dan penjualan produk UMKM melalui e-commerce, katalog SME 100, dan program eksibisi atau eksibisi virtual.
Rudi menambahkan, tahun 2021 ini bekerjasama dengan Kementerian Desa, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan eksibisi yang melibatkan 200 lebih UMKM binaan. Dalam acara SMEXPO itu, lebih dua ribu binaan yang mendaftar.Â
Sementara itu di bidang pemerintahan, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sama-sama terus mengembangkan teknologi digital untuk pelayanan publik.
“Sekitar 40,15 persen Bojonegoro adalah kawasan hutan, kami siapkan Bojonegoro Smart City dan Bojonegoro sudah satu data,” kata Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.
Pemkab Bojonegoro telah menciptakan 100 ribu lapangan kerja, dan melakukan pelatihan teknologi informasi. Pula memberikan pelatihan operator sistem informasi desa.
Bojonegoro baru saja mengubah regulasi, membuat muatan lokal digitalisasi di masing-masing sekolah yang tertuang dalam kurikulum sejak SD. Selain menggunakan tenaga pengajar, juga merekrut P3K untuk sektor-sektor teknologi informasi.
“Saat ini terdapat tenaga teknologi informasi sebanyak 26 orang yang bekerja di Dinas Kominfo,” ujar Anna Mu’awannah.
Sedangkan Muhammad Fikser menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya berupaya membudayakan masyarakat agar mencintai produk lokal melalui digitalisasi melalui aplikasi E-Peken. “Semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot wajib membeli kebutuhan bahan pokok lewat aplikasi E-Peken,” kata Fikser.
Saat ini ada 253 toko kelontong yang tergabung dengan E-Peken binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya. Selain itu ada UMKM yang menjual kerajinan, pakaian, dan kuliner.
“ASN dipaksa membeli. Bagaimana cara kontrolnya? Semua ASN sudah punya akun, dari monitoring bisa dilihat tanggal transaksinya,” kata Fikser.
Pada kesempatan sama, Arumi Bachsin mengingatkan kecintaan terhadap produk lokal bukan hanya harus ditumbuhkan oleh konsumen. Penyedia barang UMKM harus mulai punya pride (kebanggaan). Artinya UMKM juga harus menjaga mutu agar tak mengecewakan.
Ketua AMSI Jatim Arief Rahman percaya, Jatim memiliki kekuatan ekonomi untuk bisa berkembang di masa pandemi dengan digitalisasi.
“Kita tahu pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kondisi ini lebih mengedepankan digitalisasi dan penggunaan teknologi secara lebih masif lagi. Penetrasi internet yang mencapai 73,7 persen, harus dioptimalisasi,” katanya.
Sesi webinar AMSI Jatim ini didukung oleh kalangan kampus, dan BUMN maupun stakeholder lainnya. (tbu)